Sistem Pemilu Untungkan Partai-partai Besar, Matikan Partai Kecil

Safari
Sistem Pemilu Untungkan Partai-partai Besar, Matikan Partai Kecil

Jakarta, HanTer - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Golongan Karya (Golkar) membuka ruang diskusi terkait rencana penerapan kembali sistem pemilihan umum proporsional tertutup.  Disisi lain, ada yang mengusulkan Indonesia perlu mencoba untuk menerapkan sistem pemilu yang baru semisal sistem distrik. 

Menanggapi hal ini, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, sistem pemilu sekarang proporsional terbuka.  Namun, sistem pemilu  masing-masing memiliki kekurangan. Sistem distrik meski dianggap lebih demokratis namun implikasinya adalah suara pemilih banyak tidak terpakai atau hagus. 

“Dalam artian problem dalam kaitan refresentasi," jelasnya kepada Harian Terbit, Kamis (16/1/2020).

Syamsudin memaparkan, sistem distrik yang diminta berbagai kalangan untuk diterapkan, hanya akan menguntungkan partai besar dan akan membuat sulit partai kecil untuk ikut bersaing di pemilu. 

Syamsudin mengungkapkan, sistem distrik bisa diterapkan dalam pemilu di Indonesia, namun konsekuensinya semua partai yang ada saat ini harus menata infrastrukturnya. Bila tidak maka hampir pasti partai besar yang tetap akan diuntungkan dalam pemilu.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin juga mengatakan, usulan diberlakukannya sistem distrik dalam pemilu di Indonesia memang bagus. Tapi kalau dilaksanakan, sistem distrik justru tidak bagus bagi para politisi yang akan bertarung di pemilu. Karena hanya ada satu kursi dalam satu distrik. Dan hanya satu pemenang.

"Dulu juga tim perumus UU Pemilu permah mengusulkan sistem distrik. Tapi ditolak. Karena poliitis lebih senang dengan sistem proporsional. Apalagi keterwakilannya juga banyak," jelasnya.

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, Indonesia perlu mencoba untuk menerapkan sistem pemilu yang baru semisal sistem distrik. "Menurut saya, sejak pemilu pertama di era Orde Lama tahun 1955 dan pemilu pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi, kita selalu melakukan tambal sulam sistem proporsional dari pemilu ke pemilu, sementara kita belum pernah mencoba sistem baru semisal sistem distrik," kata Ahmad Atang di Kupang, Kamis (16/1/2020).

Dia mengemukakan pandangan itu, terkait wacana untuk mengembalikan sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup di dalam Pemilu Indonesia. 

Ahmad Atang mengatakan, setiap sistem yang diadopsi dan dipraktikan tidak akan pernah sempurna sepanjang masa, baik dalam sistem sosial, ekonomi, hukum dan politik.

"Setiap pilihan sistem selalu ada kelebihan dan kekurangan, namun yang terpenting adalah sebuah masyarakat harus ada sistem yang menjadi pilihan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.