Koalisi Masyarakat Antikorupsi Hadiahkan Obat Mencret ke KPK

Safari
Koalisi Masyarakat Antikorupsi Hadiahkan Obat Mencret ke KPK
Aktivis antikorupsi memberikan obat diare atau anti mencret kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

Jakarta, HanTer  - Koalisi Masyarakat Madani Antikorupsi yang terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Indonesia Budget Center (IBC), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Komite Pemilih Indonesia (TePI), dan Exposit Strategic memberikan obat diare atau anti mencret kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

Pemberian obat diare sebagai sindiran kepada KPK yang tengah mengusut kasus dugaan suap Pergantiam Antar Waktu (PAW) caleg PDIP yang menjerat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Namun usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan, KPK gagal menggeledah kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta. 

"Jamu antidiare untuk Komisioner KPK. Harapannya tentu saja jamu ini pertama membuat komisioner KPK tidak terkena sakit diare selama musim banjir dan musim penghujan," kata Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Menurut Ray, jamu yang diberikan akan membuat Komisioner KPK tidak terkena diare selama musim hujan dan banjir. Jamu yang diberikan juga akan menjaga komisioner terkena diare setelah OTT Komisioner KPU. Ray menyindir Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang namanya disebut-sebut terseret dalam kasus suap tersebut.

Ray menuturkan, saat ini Koalisi menunggu langkah tegas KPK setelah gagal menyegel dan menggeledah ruang kerja Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

"Ada rencana melakukan penyegelan terhadap salah satu kantor partai politik yang sampai sekarang kita enggak tahu kapan penyegelan itu dilakukan," tutur Ray Rangkuti.

Sementara itu Koordinator TePI, Jerry Sumampouw mengatakan, pemberian jamu anti diare merupakan salah satu bentuk peduli KPK. Dengan jamu anti diare maka diharapkan KPK tetap konsisten, tidak lemah dan sakit-sakitan dalam memberantas korupsi. Karena KPK adalah aset bangsa untuk menyelamatkan uang rakyat yang seringkali dikorupsi oleh para pejabat dan politisi jahat. 

"Karena itu, KPK jangan sering sakit-sakitan. Kamu anti diare dengan maksud agar KPK jangan sampai masuk angin atau diare. Bahkan jangan juga sampai mau menangkap orang, lalu orangnya pake alasan kena diare lalu KPK batal menangkap," jelasnya.

Pemberian jamu anti diare, sambung Jerry, untuk mengingat KPK agar tidak lemah seperti orang sakit diare. Oleh karena itu dengan jamu anti diare maka KPK harus tetap kuat dan kokoh, tidak merasa  takut, dan tidak pandang buluh dalam melakukan pemberantasan korupsi. Jerry mengungkapkan, jamu anti diare yang diberikan Koalisi Masyarakat Madani Antikorupsi telah diterima bagian Humas KPK.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto namanya disebut-sebut terseret dalam kasus PAW anggota DPR periode 2019-2024. Hasto sempat dicari oleh awak media setelah peristiwa OTT yang meringkus Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Bahkan, Hasto pun telat mendatangi Rakernas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia beralasan kalau pribadinya menglami diare.

“Tadi sakit perut. Rumah saya kebanjiran, mobil dua tenggelam, maka tadi kena diare,” kata Hasto di JiExpo Kemayoran, Kamis (9/1/2020).

Hasto mengaku, penyakit diarenya sembuh setelah minum puyer kupu-kupu. “Teman saya memberikan puyer cap kupu-kupu, itu obat tradisional. Dengan puyer cap kupu-kupu ternyata sangat ampuh, sehingga saya langsung meninjau kegiatan persiapan HUT PDIP ke-47,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka dari 8 orang yang ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Dua tersangka pemberi dugaan suap yaitu, Harun Masiku dan Saefulah. Keduanya dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara sebagai pihak penerima yakni, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Kedua tersangka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Saat ini ke tiga sudah mendekam di Rutan KPK. Sementara Harun Masiku masih buron.

Kasus bermula pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni, seorang pengacara dan caleg PDIP dari Jawa Timur, mengajukan gugatan uji materi pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 2019 tentang Pemungutan Perhitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan ini terkait dengan meninggalnya caleg PDIP dari Sumatera Selatan, Nazarudin Kiemas, pada Maret 2019. PDIP ingin suara Nazarudin, sebagai pemenang Pileg, masuk kepada Harun Masiku.

Setelah gugatan dikabulkan, PDIP mengirim surat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku. Tapi, KPU tetap menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin. Pada 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa ke MA.

Kemudian, PDIP juga mengirim surat penetapan caleg ke KPU pada 23 September 2019.