Sidang Suap Proyek BHS Dikira Suap Ternyata Pengembalian Utang

Safari
Sidang Suap Proyek BHS Dikira Suap Ternyata Pengembalian Utang
Ilustrasi

Jakarta, HanTer  - Empat orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT INTI pada 2019 dengan terdakwa Darman Mappangara, mantan Dirut PT INTI di Pengadilam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Keempat saksi yang dihadirkan yakni Sekretaris admin Kantor Cabang PT INTI di Jakarta,  Staf Bank Mandiri, Staf money changer Kota Kasablanka dan supir pribadi Andra Y Agussalam, tersangka dari PT AP II. Ke empatnya memberikan kesaksian secara bergantian.

Dalam persidangan terungkap, Endang, supir pribadi Andra Y Agussalam, lewat percakapan atau curhat antara Andra di mobil beberapa kali bahwa Darman sudah terlalu lama belum melunasi hutang. Dalam curhatnya Andra meminta ia untuk ikut bantu mengejar dan menjadi media menerima uang pengembalian yang dalam sidang beberapa kali diakui memakai istilah “ buku”. 

Pada saat dikonfirmasi oleh pengacara terdakwa, Endang mengaku menjadi perantara Andra Y Agussalam untuk menyerahkan pinjaman sebesar Rp5 milyar sebanyak 3 kali penyerahan dalam bentuk dolar Amerika di bulan Juli 2018. Penyerahan dilakukan di daerah kantor AP II dan lapangan golf Soewarna, Cengkareng, Jakarta Barat.

Endang juga mengaku menerima dana pengembalian hutang sebanyak 12 kali selama 2019 sampai terjadi OTT oleh KPK. Total penerimaan pengembalian adalah Rp4,7 milyar dimana Rp1 milyar merupakan uang yang di OTT KPK. Sehingga total hutang yang masih belum dikembalikan adalah Rp300 juta ditambah marjin dari total pinjaman Rp5 milyar. 

Direktur Bisnis PT. INTI, Teguh Adi Suryandono dalam kesaksiannya, Senin (13/1/2020) juga menuturkan, PT INTI meminjam uang karena pada saat itu memiliki rapor merah dan berat di cashflow untuk operasional. Adanya dana  pinjaman diungkap Teguh saat ditanya peruntukkannya dan dijawab untuk membayar gaji dan membayar beberapa rekanan termasuk Lintas Arta di akhir tahun 2018.

Sidang berlangsung menarik karena sempat ada penekanan Majlis Hakim terhadap Dirut AP II, Muh Awaluddin karena dianggap tidak relevan dan cenderung menghindar dari fakta. Sebagai Dirut, Muh Awaluddin mengaku tidaktahu padahal sebagai Dirut harusnya Muh Awaluddin bertanggungjawab penuh terhadap jalannya projek dan operasional di AP IK maupun di perusahaan anak AP II.

Dalam kasus ini, Darman didakwa menyuap Andra Y Agussalam, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II sebesar 96.700 dolar Singapura atau sekitar Rp1 miliar, agar Andra mengawal sejumlah proyek untuk dimenangkan PT INTI.  Perkara diawali ketika PT INTI mengerjakan beberapa proyek di PT AP II pada 2019, dengan rincian proyek Visual Docking Guidance System (VGDS) senilai Rp106,48 miliar, proyek Bird Strike sebesar Rp22,85 miliar, dan proyek pengembangan bandara dengan nilai Rp86,44 miliar.

Selain itu, PT INTI memiliki Daftar Prospek Proyek tambahan di AP II dan PT Angkasa Pura Propertindo dengan perincian proyek X-Ray 6 bandara sebesar Rp100 miliar, Baggage Handling System di 6 bandara senilai Rp125 miliar, proyek VDGS Rp75 miliar, dan proyek Radar burung senilai Rp60 miliar. KPK menduga PT INTI mendapatkan sejumlah proyek atas bantuan tersangka Andra Agussalam, yang saat itu menjabat Direktur Keuangan PT AP II.

Tak hanya itu, teridentifikasi adanya sebuah kode suap "buku" atau "dokumen" yang merujuk pada mata uang dolar AS dan dolar Singapura sebagai nilai mata uang suap.

Dalam perkara ini, Darman didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.