Ambang Batas Dinaikkan, Partai Akan Lakukan Segala Cara 

Safari
Ambang Batas Dinaikkan, Partai Akan Lakukan Segala Cara 

Jakarta, HanTer - Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, usulan menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) sejatinya bukan hal utama dalam membangun perampingan partai di parlemen. 

Selain itu menaikkan ambang patas PT justru bisa membuat partai melakukan segala cara demi mengejar PT yang tinggi. Juga tidak membuat integritas parlemen semakin baik untuk mewakili rakyat. Sehingga aspirasi rakyat belum tentu bisa dipahaminya dengan baik. 

"Dalam banyak studi, PT sesungguhnya tidak efektif untuk membangun perampingan partai di parlemen. Apalagi korupsi yang kerap menjerat kader partai," ujar Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Selasa (14/1/2020).

Syamsudin menuturkan, menaikkan ambang patas PT justru bisa membuat partai melakukan segala cara demi mengejar PT yang tinggi. "Kalau saya yang prioritas utama pembenahan partai yang mendesak sebagai peserta pemilu. Bukan berapa persen ambang batas parlemen dinaikkan," paparnya.

Syamsudin memaparkan, justru PT 4 persen sekarang perlu dievaluasi. Tidak hanya sekedar perampingan partai di parlemen tapi juga bagaimana membangun integritas parlemen yang sedang terpuruk karena banyak di antara kader partai yang terjerat korupsi dan kejahatan lainnya. Sehingga perbuatan kader partai tersebut telah mencoreng partai dan juga merugikan masyarakat. 

Patut Didukung

Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia (WAIN), Sulthan Muhammad Yus mengatakan, wacana menaikkan PT melalui revisi UU Pemilu perlu didukung untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Idealnya PT minimal diangka 5 persen dan maksimal 7 persen agar mandat dari rakyat tidak terbuang percuma. Menaikkan ambang batas parlemen guna untuk menghindari munculnya semangat membangun partai politik sebanyak mungkin agar bisa ikutan bermanuver di seputaran kekukasaan. 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari meningkatnya angka PT tersebut," ujarnya.

Menurut Sulthan, ada beberapa hal yang membuat PT harus didukung. Pertama, naiknya PT akan menjadi seleksi kongkret bagi partai politik yang benar-benar mendapatkan dukungan rakyat. Kedua, menaikan PT juga akan membuat sistem kepartaian semakin sederhana sehingga agenda tolak tarik kepentingan kelompok dapat diminimalisir. Ketiga, jika jumlah partai politik semakin gemuk maka akan berefek terhadap penyelenggaraan pemilu yang semakin merumitkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi, menilai langkah menaikan ambang batas parlemen alias parliamentary treshold akan berpotensi banyak suara yang diberikan masyarakat dalam Pemilu, akan hangus.

"Kalau PT dinaikkan, maka akan semakin berpotensi suara yang akan hangus semakin banyak, suara masyarakat tidak menjadi kursi," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Ia mengatakan, terkait PT, kita dihadapkan pada bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi salah satunya indikator demokrasi Pemilu semakin berkualitas adalah kehadiran warga di TPS untuk memberikan suaranya. 

"Jangan sampai masyarakat datang ke TPS tapi justru banyak suara yang hangus dan tidak menjadi kursi. Ini menjadi penting kita perhatikan kalau PT ini dinaikkan maka akan semakin berpotensi juga suara yang akan hangus dan semakin banyak suara masyarakat tidak menjadi kursi," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas 5 persen DPR RI.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di sela Rakernas, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (11/1) mengatakan, Rakernas I PDI Perjuangan 2020 salah satunya ingin meningkatkan PT)DPR dari saat ini 4 persen menjadi 5 persen dan PDIP ingin ada PT di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

"Peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5 persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota)," katanya.