Korupsi Makin Meluas dan Meroket, Indro: Koruptor Jadikan Negara Sasaran Penjarahan

Sammy/Alee
Korupsi Makin Meluas dan Meroket, Indro: Koruptor Jadikan Negara Sasaran Penjarahan
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Baru-baru ini, beredar daftar urutan persoalan korupsi yang mendera bangsa Indonesia. Berbagai kalangan pun angkat bicara terkait hal itu.

Salah satunya, kasus Jiwasraya yang disebut merugikan negara hingga Rp13.7 Triliun. Kemudian kasus Asabri dengan nilai Rp10 Triliun, Bank Century sebesar Rp8 Triliun, serta Pelindo II senilai Rp6 Triliun.

Belum lagi, persoalan korupsi di Kota Waringin Timur sebesar Rp5.8 Triliun, BLBI Rp4.5 Triliun, kasus E-KTP hingga Rp2.3 Triliun, dan Hambalang Rp700 Miliar.

Meroket

Pengamat politik Indro Tjahyono mengatakan, jelas kalau menelaah angka-angka korupsi yang terbongkar, maka korupsi di Era Suharto tidak ada apa-apanya. Paska Reformasi justru korupsi itu malah meluas dan meroket. Ini membuktikan bahwa para koruptor menjadikan negara sebagai sasaran penjarahannya.

Menurutnya, walau revolusi mental dicoba dicanangkan Presiden Jokowi, sistem telah membuat korupsi menjadi sulit dihindarkan. Bahkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi semakin membuktikan sistem negara ini adalah kliptokrasi atau negara para pencopet.

“Pantas jika sejak kasus cecak versus buaya, KPK semakin impoten dan mandul. Pelemahan berlangsung terus dengan mengkotak-katik UU KPK. Terakhir KPK malah disebut sebagai Kapolres cabang Rasuna Said, karena secara sistemik dikuasai polisi yang notabene tidak untuk mengurus extraordinary crime,” ujarnya kepada Harian Terbit, Rabu (14/1/2020).

Jokowi seperti membiarkan KPK dilemahkan, tapi sekarang malah warganegara mengambil alih dalam membongkar kasus-kasus korupsi secara partial. Penanganan korupsi oleh publik berjalan secara masif melalui media sosial (medsos). Ini tentu lebih beresiko bagi kepercayaan publik terhadap presiden. 

Indro menyatakan, pantas sejak periode pertama pemerintahan Jokowi, mereka menolak orang-orang yang kredibel dan berintegritas masuk dalam pemerintahannya. Malah pada periode kedua pemerintah Jokowi, terdengar isu miring bahwa kursi kabinet diperjual-belikan. Pemerintah tampaknya hanya mentolerir jajaran kabinetnya terdiri dari orang-orang yang bisa diajak bersekongkol dan menutup mata terhadap kebijakan deviatif.

“Pastilah apabila calon menteri harus menyetor puluhan miliar kepada parpol yang punya jatah di kabinet, ia adalah seorang koruptor tulen. Jokowi mungkin melihat program-programnya berjalan lancar tapi tikus-tikus got itu menggrogoti kinerja kelembagaannya. “Pertanyaannya, tindakan efektif apa yang harus dilakukan saat korupsi sudah menjadi TSM (terstruktur, sistemik, dan masif),” tanya Indro.

Sistematik

Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chaerudin, mengatakan, perkembangan korupsi di Indonesia juga turut mendorong adanya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun sayangnya, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang.

"Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Bahkan bahayanya, berbagai kasus tersebut mangkrak," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ia menilai, korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Menurutnya, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum.

"Melainkan sekedar suatu kebiasaan. Bahkan tak kunjung terselesaikan karena oknumnya memiliki 'kekuatan' besar. Sehingga aparat hukum nampak kelihatan lemah dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus tersebut," ungkap dia.

Sementara itu, Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, upaya pencegahan, penegakan, dan pemberantasan korupsi sebaiknya tidak sekedar hanya ditumpukan pada pihak KPK. Menurutnya, perlu adanya sinergi antar lembaga penegakkan hukum guna bersama-sama memberantas praktik lancung tersebut.

"Sejatinya harus didorong bersinergi dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi, oleh karena itu sangat mustahil bisa terungkap keseluruhannya, kalau hanya mengandalkan kinerja dari krpk sendiri," ujar Ray di Jakqrta, selasa (14/1/2020).