Tajuk: Pasca-OTT Wahyu, Dicari Penyelenggara Pemilu Bermoral

***
Tajuk: Pasca-OTT Wahyu, Dicari Penyelenggara Pemilu Bermoral

Kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024, yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan disayangkan berbagai kalangan. 

Pasalnya, mereka tidak menyangka ada penyelenggara pemilu mengadaikan integritasnya. Masih ada penyelenggara melanggar sumpah, janji dan kode etik penyelenggara pemilu.

Peristiwa ini tentu harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara agar dalam bekerja tetap memegang teguh kode etik dan sumpah.

Pada Rabu 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum RI yaitu Wahyu Setiawan.

Wahyu diketahui meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI lewat pengganti antar-waktu (PAW)

KPK total telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 itu.

Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Prof Suparji Ahmad mengatakan, KPK harus mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Komisoner KPU Wahyu Setiawan. Apalagi setiap keputusan yang dikeluarkan KPU adalah kolektif kolegial (keputusan bersama). Sehingga tidak mungkin Wahyu Setiawan bekerja sendiri dalam memutuskan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Selain itu, sambung Suparji, KPK juga harus memeriksa sejumlah pengurus PDIP jika memang ada rekomendasi dari DPP terkait pergantian antar waktu (PAW) di DPR seperti yang diminta Harun Masiku. Bila ada rekomendasi dari DPP maka PDIP masuk dalam kategori kejahatan korporasi sehingga partai berlambang banteng moncong putih tersebut layak untuk dikenakan sanksi. 

Oleh karena itu KPK juga harus memeriksa seluruh anggota komisioner KPU agar kasus suap yang menjerat Wahyu Setiawan bisa tuntas. Juga diminta membongkar keterlibatan aktor lain dalam kasus ini.

Kita juga mengingatkan KPK tidak bersikap tebang pilih dalam memberantas korupsi. Diharapkan KPK bisa menangkap semua yang terlibat kasus tersebut, apalagi, kata Said, jika memang sudah diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat untuk mengungkap kasus tersebut.

Itulah sebabnya, masyarakat meminta KPK tidak tebang pilih. Harus betul juga tajam ke atas. Bukan hanya tajam ke bawah dan samping. Siapapun mereka, pejabat Negara, wakil rakyat, elit partai politik, jika terbukti menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi, harus ditangkap dan diadili.

Harapan kita, kasus dugaan suap yang menjerat Wahyu dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap praktik korupsi yang terjadi di lembaga penyelenggara pemilu itu.

Menurut pengamat politik Emrus, tindak pidana dugaan korupsi yang dilakukan Wahyu dapat terjadi lantaran pengawasan yang lemah di internal KPU. Faktor tersebut kemudian menjadi celah bagi para pegawai "nakal" untuk melancarkan aksi rasuah.

Emrus meyakini, dugaan adanya praktik korupsi yang dilakukan KPU itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dia kemudian mendorong KPK untuk melakukan penyelidikan di tataran KPU daerah guna mengungkap dugaan adanya "borok" di lembaga penyelenggara pemilu itu. 

Untuk mencegah terjadinya kasus suap di lembaga penyelenggara pemilu, ke depannya pengawasan dari internal lembaga harus diperkuat.

Selain itu, KPU harus dibebaskan dari kepentingan partai politik maupun ditungangi para politisi ‘nakal’. Dan terpenting adalah perlunya transparansi birokrasi di lembaga-lembaga Negara.

Harus diingat KPU maupun partai politik, merupakan pilar demokrasi Indonesia yang sudah seharusnya transparan dan jujur.

Selain itu KPK harus berani menerapkan pengusutan tindak pidana korupsi yang difasilitasi korporasi (perusahaan/ lembaga). Pasalnya, selama ini, masih sangat minim sekali pengusutan tindak pidana korupsi yang difasilitasi korporasi.  Seharusnya, KPK lebih bertindak progresif, sehingga tidak lagi berhenti penindakan pada tingkat tertentu saja.
 
Sementara itu, KPU akan mengirimkan surat edaran ke KPU di daerah agar benar-benar menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 yang berintegritas.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, semua kebijakan dan proses pemilu harus dilaksanakan mengacu dan patuh kepada perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena hal atau adanya kepentingan lain.

Kasus suap Wahyu ini tentu harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara agar dalam bekerja tetap memegang teguh kode etik dan sumpah. Negeri ini membutuhkan penyelenggara pemilu berintegritas dan bermoral.

#Pemilu   #kpu   #ott   #kpk