Kabur ke Singapura 6 Januari 2020; KPK Buru Kader PDIP Harun Masiku

Safari
Kabur ke Singapura 6 Januari 2020; KPK Buru Kader PDIP Harun Masiku

Jakarta, HanTer - Harun Masiku, kader PDIP yang menjadi salah satu tersangka dugaan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan masih belum ditangkap. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu keberadaan Harun. Info dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, berada di Singapura.

"Kita sudah melakukan komunikasi dengan para pihak aparat penegak hukum dan pihak imigrasi Kemenkumham," ujar Firli di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Terkait penyidikan kasus Harun, Firli menuturkan, KPK melakukan penyidikan secara profesional sesuai ketentuan yang mengatur penyidikan.
"Kita bekerja dengan asas legalitas formal sesuai dengan ketentuan undang undang, kita melakukan penyidikan secara profesional sesuai ketentuan yang mengatur penyidikan," tuturnya.

DPO

Sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK bakal memasukkan Harun Masiku ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena hingga kini belum menyerahkan diri ke penyidik KPK. Saat ini KPK juga sudah menghimbau agar Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK terkait dugaan pemberi suap kepada Wahyu Setiawan.

"Kami telah mengimbau kepada yang bersangkutan (Harun Masiku) untuk segera menghadap ke KPK, kalaupun tidak (kooperatif) nanti kita akan tetap cari dan kita masukkan dalam DPO," ujar Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (13/1/2020).

Menurutnya, saat ini KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk penanganan kader PDIP tersebut lebih lanjut.

"Dengan imigrasi kita sudah koordinasi. Info yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang di luar negeri," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Arvin Gumilang menyebut, caleg PDIP ini pergi ke luar negeri pada 6 Januari 2020. Dari catatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Harun ke Singapura. "Tercatat saat berangkat ke Singapura. Setelahnya kita tidak bisa mengetahui," kata Arvin Gumilang saat dihubungi, Senin (13/1/2020).

Arvin mengatakan Imigrasi tak dapat mengetahui keberadaan Harun setelah dari Singapura. Namun, ia memastikan sampai sekarang Harun belum kembali ke tanah air. "Belum ada catatan perjalanan masuk kembali ke Indonesia dalam database kami," jelasnya.

Jangan Diumumkan

Dewan Pembina Gertak (Gerakan Rakyat Tolak Aktor Korupsi) Frans Immanuel Saragih menyarankan agar rencana penggeledahan yang akan dilakukan KPK tidak diumumkan ke publik. Alasannya, penggeledahan dapat diperoleh informasi lebih jauh jika tidak diumumkan ke publik. Apalagi jika banyak media yang memuat berita tentang rencana penggeledahan tersebut.

"Masyarakat saat ini memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap KPK, karena diharapkan dapat menjadi gerbang keadilan terakhir menegakkan kebenaran dalam pemberantasan korupsi," ujar Frans didampingi 
Ketua Umum Gertak Tohenda SH.

Frans menegaskan, masyarakat pasti mendukung langkah langkah yang dilakukan KPK apabila kasus demi kasus dalam penangannya dilakukan melalui operasi yang rahasia tapi membuahkan hasil yang optimal. Karena korupsi adalah racun yang mematikan dan membunuh kehidupan orang banyak. Oleh karena itu pemberantasannya juga harus dilakukan dengan operasi yamg rahasia dan terpola baik.

OTT Wahyu 

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Harun bersama pihak swasta, Saefulah sebagai tersangka pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Keduanya dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara sebagai pihak penerima yakni, Wahyu Setiawan dan  Agustiani Tio Fridelina. Kedua tersangka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara bermula pada awal Juli 2019, salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memerintahkan Doni, seorang pengacara dan caleg PDIP dari Jawa Timur, mengajukan gugatan uji materi pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 2019 tentang Pemungutan Perhitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan ini terkait dengan meninggalnya caleg PDIP dari Sumatera Selatan, Nazarudin Kiemas, pada Maret 2019. PDIP ingin suara Nazarudin, sebagai pemenang Pileg, masuk kepada Harun Masiku.

Setelah gugatan dikabulkan, PDIP mengirim surat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku. Tapi, KPU tetap menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin. Pada 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa ke MA. Kemudian, PDIP juga mengirim surat penetapan caleg ke KPU pada 23 September 2019. 

#KPK   #suap   #pdip   #kpu