Hakim Pertanyakan Dirut AP II Tidak Tahu Proyek Pengadaan Semi BHS

Safari
Hakim Pertanyakan Dirut AP II Tidak Tahu Proyek Pengadaan Semi BHS
Muhammad Awaluddin, Direktur Utama PT Angkasa Pura II dihadirkan menjadi saksi dalam sidang dengan Darman Mappangara, mantan Dirut PT INTI, terdakwa kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT INTI pada 2019

Jakarta, HanTer -  Muhammad Awaluddin, Direktur Utama PT Angkasa Pura II dihadirkan menjadi saksi dalam sidang dengan Darman Mappangara, mantan Dirut PT INTI, terdakwa kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT INTI pada 2019.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (13/1/2020), Muhammad Awaluddin dicecar pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum, soal proyek semi BHS.
Kesaksian Muhammad Awaluddin sebagai Direktur Utama yang mengatakan tidak tahu pengadaan semi Baggage Handling System sempat membuat Hakim kebingungan sehingga menjadi bahan pertanyaan lagi.

Lantaran ada 6 proyek pengadaan di Lingkungan Bandara dibawah Angkasa Pura II yang menjadi tanggungjawabnya. Hakim pun mengulang lagi pertanyaan Jaksa. Namun Awaluddin tetap bersikukuh bahwa urusan teknis. Sehingga membuat hakim bertanya ulang kepada Awaluddin.

“Saya tidak tahu karena itu proses direktorat teknis. Bukan kami tak terlibat di situ,” kata Awaluddin menjawab hakim Fahzal. 

Kembali pada kesaksian Awaluddin. Dia mengaku persoalan proyek itu bukan berada pada kewenangannya. “Spesifik program ini. Kemudian ada revisi anggaran kemudian harus gimana kami nggak tahu persis, karena bukan kewenangan kami,”  jelas Awaluddin.

Mendengar kesaksian Awaluddin, hakim Fahzal pun sempat agak gusar. Sangat mengherankan seorang Dirut BUMN tidak mengetahui tentang proyek-proyek di perusahaannya itu.

“Masak nggak tahu sih? Saudara sebagai direktur utama nggak tahu itu ya ngga masuk akal!” kata hakim Fahzal.

“Program kami banyak,” sanggah Awaluddin.

“Ini bukan proyek ratusan juta. Ini miliar ini, apa segampang itu di AP II? Saudara, ini dirut,” cecar hakim Fahzal.

“Tahu nggak saudara di mana letak salahnya? Saudara sebagai Dirut. Saya ingin tahulah, gini pengelola keuangan negara ini proyek besar. BUMN kadang-kadang katanya merugi. Darimana meruginya? Manajemennya yang kadang-kadang nggak benar,” sambung hakim Fahzal. 

Dalam kasus ini, Darman didakwa menyuap Andra Y Agussalam, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II sebesar 96.700 dolar Singapura atau sekitar Rp1 miliar, agar Andra mengawal sejumlah proyek untuk dimenangkan PT INTI.  Perkara diawali ketika PT INTI mengerjakan beberapa proyek di PT AP II pada 2019, dengan rincian proyek Visual Docking Guidance System (VGDS) senilai Rp106,48 miliar, proyek Bird Strike sebesar Rp22,85 miliar, dan proyek pengembangan bandara dengan nilai Rp86,44 miliar.

Selain itu, PT INTI memiliki Daftar Prospek Proyek tambahan di AP II dan PT Angkasa Pura Propertindo dengan perincian proyek X-Ray 6 bandara sebesar Rp100 miliar, Baggage Handling System di 6 bandara senilai Rp125 miliar, proyek VDGS Rp75 miliar, dan proyek Radar burung senilai Rp60 miliar. KPK menduga PT INTI mendapatkan sejumlah proyek atas bantuan tersangka Andra Agussalam, yang saat itu menjabat Direktur Keuangan PT AP II.

Tak hanya itu, teridentifikasi adanya sebuah kode suap "buku" atau "dokumen" yang merujuk pada mata uang dolar AS dan dolar Singapura sebagai nilai mata uang suap.

Dalam perkara ini, Darman didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.