Pengawasan Lemah, Jual Beli Jabatan di BUMN Marak

Sammy
Pengawasan Lemah, Jual Beli Jabatan di BUMN Marak

Jakarta, HanTer - Jabatan petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan jabatan paling menggiurkan bagi sebagian besar orang. Gaji super besar, fasilitas besar, belanja proyek BUMN yang sangat besar adalah sumber yang paling menjanjikan. Namun, jika pengawasan kian lemah, maka praktik jual beli jabatan di BUMN tentunya akan merambah dan semakin marak. Kepentingan besar para pebisnis 'kelas kakap' tentunya akan leluasa bermain dalam proses pemilihan petinggi BUMN.

 

Pengamat Ekonomi Salamuddin Daeng, menilai, dengan jabatan ini sangat mungkin untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompok bisnis pribadi, serta golongan atau partai politik. Ia mencontohkan, sebagai gambaran BUMN Pertamina saja bisa punya belanja hingga Rp1000 triliun.

 

"Itu baru separuh dari belanja APBN Indonesia. Belum BUMN PLN, BUMN infrastruktur dan lain sebagainya," ungkapnya di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

 

Ia mengungkapkan, jika ditilik aset BUMN yang sekarang telah mencapai Rp8000 hingga 9000 triliun, atau setara dengan 2/3 GDP Indonesia. "Maka sudah pasti semua orang akan berebut jabatan di BUMN," terangnya.

 

Dari sisi gaji saja, lanjut dia, BUMN mengalahkan gaji siapapun di Republik ini. Termasuk gaji menteri, gaji pejabat BI, OJK dan pejabat BPJS.

 

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya para pejabat BUMN harus diawasi dengan ketat mulai dari pengangkatannya. Bahkan, dalam proses pemilihannya harus diawasi oleh lembaga penegak hukum yang terpercaya dan lembaga lembaga publik yang keedibilitasnya teruji.

 

"Namun sayang, sekarang ini tak ada satu lembaga negara yang dipercaya publik dapat mengawasi proses pemilihan direksi BUMN. Padahal lebih dari 114 BUMN kemungkinan besar akan segera dipilih direksinya dalam waktu dekat," ujar Salamuddin.

 

Reformasi Birokrasi

 

Anggota DPD RI Fahira Idris, mengungkapkan, walau berbagai pembenahan sistem rekruitmen aparatur sipil negara (ASN) terutama pengisian jabatan pimpinan tinggi sudah diterapkan mulai dari secara online dan terbuka, serta melalui sistem merit atau berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, namun ternyata masih ada saja oknum yang punya pengaruh politik dan kekuasaan mencoba merusak sistem dengan menjadikan uang sebagai syarat pengisian jabatan tertentu.

 

"Praktik jual beli jabatan ini tentu menjadi halangan terbesar reformasi birokrasi karena daya rusaknya begitu besar mengobrak-abrik sistem yang selama bertahun-tahun sudah dibangun," ungkapnya di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

 

Tindak Tegas

 

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, mengatakan, praktik jual beli jabatan seakan ibarat gunung es.m "Yang tertangkap hanya satu dua kasus. Sedangkan yang tidak terungkap sangat banyak," tutur Ujang di Jakarta, Miggu (12/1/2020).

 

Kasus jual beli jabatan yang telah terungkap hendaknya menjadi refleksi dan koreksi bagi semua instansi, terutama di BUMN. Agar, kedepan tidak terulang kejadian serupa.

 

"Jual beli jabatan masing sering terjadi. Untuk menjadi direktur atau dirjen harus lobi-lobi dulu. Harus setor dulu. Begitu juga di daerah, ingin jadi camat atau kepala dinas dan jabatan lainnya juga harus kasih upeti dulu," jelas Ujang.

 

Karena itu, ia mendukung tindakan KPK yang menangkap siapapun yang terlibat dalam praktek tersebut.

 

"Apalagi jika jual beli jabatan itu terjadi di institusi pemerintahan. Sangat memalukan. KPK harus mengusut tuntas siapapun yang terlibat jual beli jabatan," tegas Ujang.