Guru Besar Hukum: KPK Perlu Hati-Hati Gelar OTT dan Penggeledahan 

Safari
Guru Besar Hukum: KPK Perlu Hati-Hati Gelar OTT dan Penggeledahan 

Jakarta, HanTer - Polemik terkait tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap yang menjerat oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan oknum dari sebuah partai politik terus terjadi. Pakar hukum Prof Indriyanto Seno Adji menyebutkan bahwa tindakan OTT oleh KPK terhadap WS, Komisioner KPU dan tiga tersangka lainnya merupakan bagian dari pelaksanaan Coercive Force (Dwang Middelen atau Upaya Paksa) yang patut diapresiasi. 

"Perbuatan dan pernyataan WS (Wahyu Setiawan) secara tegas telah mengesampingkan keterlibatan lembaga. Bahwa WS melakukan ini sudah menjadi tanggung jawab pribadi WS, yang tidak ada kaitan dan bukan soal kelembagaan KPU" ujar Professor Indriyanto di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Selain itu diketahui juga bahwa pengurus PDI-P juga memberikan penegasan sama bahwa tindakan suap Harun Masiku ini adalah dalam kapasitas dan tanggung jawab pribadinya. Hal tersebut tidak ada dan tidak bisa dikaitkan dengan Parpol. Profesor Indriyanto menilai atas tindakan tersebut  wajar saja jika KPK memang tetap akan melakukan  lanjutan tindakan upaya paksa dalam rangka pengembangan kasus ini.

"Norma dan Asas Dwang Middelen dalam lanjutan tindakan Upaya Paksa berupa Penggeledahan maupun Pensitaan agar tetap dijaga dan dipertahankan, sehingga obyek penggeledahan adalah Tidak Ekstensif dan Tidak Eksessif sifatnya. Hal itu berarti hanya obyek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual/pribadi tersebut saja sebaiknya yang dilakukan", tegasnya.

Lebih lanjut Guru Besar dari Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) mengatkan,  obyek geledah sebaiknya terbatas pada Locus dan Objectum, secara individual dari Wahyu, Harun dan  bukan obyek penggeledahan pada Kelembagaan KPU maupun Kelembagaan Parpol itu sendiri. Ini untuk menghindari tumpang tindihnya mekanisme pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dan menghindari adanya pemicu Praperadilan dengan alasan adanya upaya paksa yg eksessif. 

"Dengan demikian pelaksanaan lanjutan Upaya Paksa berupa Penggeledahan maupun Penyitaan adalah sesuai dan berbasis KUHAP & UU KPK Baru, juga masih dalam batas dan konteks Due Process of Law yg berlaku" pungkas pengacara senior tersebut.

Selanjutnya Prof Dr Agus Surono SH MH. Pakar Hukum Pidana dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia menegaskan bahwa perlu lanjutan pelaksanaan upaya paksa KPK karena hal itu merupakan kewenangan lembaga tersebut. Namun demikian Prof Agus Surono menghimbau agar upaya paksa tetap harus dalam batas dan wewenang hukum yang berlaku.

"Hal tersebut sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih mekanisme pelaksanaan upaya paksa penggeledahan sebagai pemicu adanya Praperadilan. Selain itu upaya KPK harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mereka yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan individual para pelaku" tegas Pakar Hukum Pidana dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia 

Prof Agus Surono menegaskan bahwa pelaksanaan lanjutan Upaya Paksa berupa Penggeledahan maupun Penyitaan harus mengedepankan prinsip prudent atau prinsip kehati- hatian agar tidak melanggar hak asasi orang lain. 

Dalam kasua ini, KPK menetapkan 4 tersangka yakni Wahyu Setiawan dan  Agustiani Tio Fridelina sebagai pihak penerima. Kedua tersangka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi yakni Harun Masiku dan Saeful dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK meminta tersangka Harun Masiku untuk  segera menyerahkan diri.

#KPK   #ott