Pengamat: Untuk Cegah Praktik Nepotisme, UU ASN Perlu Direvisi

Anu
Pengamat: Untuk Cegah Praktik Nepotisme, UU ASN Perlu Direvisi
Peneliti Political and Public Policy (P3S) Jerry Massie

Jakarta, HanTer - Disaat pemerintah Jokowi melakukan good and clean goverment (pemerintahan yang baik dan bersih), tapi faktanya di lapangan jauh beda. Selain korupsi yang paling ditakuti begitu pula kolusi dan nepotisme.

Menurut peneliti Political and Public Policy (P3S) Jerry Massie budaya KKN sudah mendarah-daging.

"Jadi itu perlu 40-50 tahun untuk memutus rantainya. Sama yang terjadi di Riau dimana Gubernur secara terang-terangan melantik istri, kakak, adik dan menantu jadi pejabat, ini jelas bagian praktek nepotisme dalam pemerintahan," kata Jerry.

Hal ini kata Jerry, justru menubruk regulasi dan Undang-undang seperti termaktub dalam UU 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Lanjut kata peneliti politik dari Amerika Serikat (AS) ini, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini dapat merusak tatanan demokrasi bahkan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum.

"Saya minta kepada pihak terkait agar  dibuat aturan yang ketat agar praktek nepotisme terhindar dalam  pemerintahan, kita" ujarnya.

Sementara, Jerry menyayangkan masih ada saja praktek ini. Ini kalau tidak dihentikan akan berbahaya dalam sistem pemerintahan i negeri ini. 

Kalau perlu UU ASN No.5 Tahun 2014 itu direvisi, agar bisa mencegah praktek nepotisme.

"Indonesia harus clean and clear dari nepotisme kalau tidak jangan mimpi kita jadi negara maju. Riset saya dihampir sejumlah negara maju dimana salah satu indikatornya yaitu mereka anti terhadap nepotisme.