Seret Nama Politikus PDIP, KPU Diminta Bekerjasama dengan KPK Bangun WBS

***
Seret Nama Politikus PDIP, KPU Diminta Bekerjasama dengan KPK Bangun WBS
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/ ist

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tegas mengusut tuntas kasus suap yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Salah satunya dengan menelusuri peran petinggi PDIP.

Demikian disampaikan Pengamat politik, hukum, kemananan Dewinta Pringgodani melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/1/2020).Desakan Dewinta tersebut berdasarkan sejumlah fakta yang ada.

Seperti perintah salah satu pengurus DPP PDIP kepada advokat bernama Doni untuk mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Selain itu, ada pula pengurus Partai Banteng yang berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti caleg yang meninggal. "Proses tersebut menunjukkan peran partai untuk turut mendorong proses PAW Harun Masiku," kata Dewinta.

Sementara ketentuan penggantian calon terpilih telah jelas diatur dalam Pasal 426 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Aturan tersebut berbunyi "Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon berikutnya".

"Karena itu saya mendesak KPK untuk mengembangkan dugaan keterlibatan aktor-aktor lainnya dalam perkara ini,” ujar Dewinta.

Dewinta mengaku miris ada  komisioner KPU kembali terjerat kasus korupsi. Sebab hal itu berpotensi memiliki dampak berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. 

Terlebih lagi, lanjutnya, ada tantangan besar untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 270 daerah.

"Untuk itu, KPU harus segera melakukan sejumlah langkah perbaikan internal agar praktik yang sama tidak berulang kembali,” ucap Dewinta.

“Salah satunya dengan segera melakukan kerja sama dengan KPK untuk membangun WBS (whistle-blowers system) pada internal KPU hingga jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota,” sambungnya.

Diketahui, Wahyu Setiawan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. 

Selain Wahyu, KPK juga menjerat tiga orang lainnya, yaitu mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina; politikus PDIP, Harun Masiku; dan Saeful Bahri yang merupakan orang kepercayaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
 

#Dewinta   #PDIP   #OTT