Muluskan PAW DPR; Komisioner KPU Wahyu Setiawan Diduga Terima Suap Rp 600 Juta

safari
Muluskan PAW DPR;   Komisioner KPU Wahyu Setiawan Diduga Terima Suap Rp 600 Juta

Jakarta, HanTer  - Komisioner KPU Wahyu Setiawan diduga menerima duit Rp 600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR pengganti antar-waktu (PAW). Uang suap tersebut diminta Wahyu Setiawan dikelola orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina. Saat ini Wahyu pun telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK

"Dari Rp 450 juta yang diterima ATF (Agustiani Tio Fridelina) sejumlah Rp 400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk WSE (Wahyu Setiawan), komisioner KPU. Uang masih disimpan oleh ATF," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

 

Lili memaparkan, Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1/2020) meminta sebagian uangnya yang dikelola oleh Agustiani Trio Fridelina, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan, Tim KPK menemukan dan mengamankan barang bukti Rp 400 juta yang berada di tangan

Agustiani dalam pecahan dolar Singapura. 

 

Uang tersebut merupakan uang yang disiapkan Harun Masiku untuk memuluskan proses penetapan pengganti antarwaktu (PAW).Sementara penerimaan lainnya terjadi pada pertengahan Desember 2019 yakni Rp 200 juta. Wahyu Setiawan menerima duit itu lewat Agustiani di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

 

Suap terhadap Wahyu Setiawan tersebut bermula saat KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti almarhum Nazarudin Kiemas. Terjadi lobi ke Agustiani untuk meloloskan Harun Masiku dalam PAW. Agustiani kemudian berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan untuk membantu proses penetapan Harun Masiku.

 

"WSE (Wahyu Setiawan) menyanggupi membantu dengan membalas 'Siap, Mainkan'. Untuk membantu penetapan HAR (Harun Masiku) sebagai anggota DPR pengganti antarwaktu, WSE meminta dana operasional Rp 900 juta," paparnya.

 

Saat ini KPK pun telah menyegel ruangan kerja dan rumah dinas Wahyu Setiawan. Dua lokasi itu disegel KPK guna pengusutan lebih lanjut terkait OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (8/1/2020) kemarin. Dalam OTT tersebut KPK juga menyita sejumlah uang.

 

Komisioner KPU, Ilham Saputra membenarkan penyidik KPK menyegel kantor dan rumah dinas koleganya, Wahyu Setiawan di Jalan Siaga Raya no 23A, Pasar Minggu, "Ya sudah dilakukan ya di Kantor KPU di sebelah, tempat sementara kami, sudah dilakukan penyegelan. Rumah dinas juga demikian," tutur Ilham Saputra di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

 

Ilham tidak mengetahui apakah ada sejumlah barang yang disita KPK. Untuk penjelasan lebih detail, Ilham mempersilakan menanyakan ke KPK.

"Sekali lagi saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah ada penyitaan atau tidak dan jika ada penyitaan barang apa saja yang disita, saya tidak tahu. Silakan Anda konfirmasi kepada penyidik KPK," ujarnya.

 

Sementara terkait dua staf Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto disebut-sebut turut diamankan KPK bersama Wahyu Setiawan, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut, jika informasi itu benar, harusnya para staf tidak melakukan hal-hal bertentangan dengan hukum. 

 

"Kalau informasi itu benar, maka yang bersangkutan itu salah satu adalah kader PDIP, dan sebagai kader PDIP dia bertindak seharusnya menjalankan garis-garis kebijakan ideologi partai termasuk untuk tidak melakukan tindakan-tindakan bertentangan dengan hukum," kata Hasto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

 

Hasto menegaskan, sebagai sekjen dirinya bertanggung jawab dalam membina seluruh staf, seluruh anggota dan seluruh kader partai. Sebab, hal itu merupakan tugas yang tertuang AD/ART PDIP. "Apa yang menjadi tindak dari para anggota dan kader partai, partai tentu saja ikut bertanggung jawab, tetapi ketika itu sudah menyentuh persoalan hukum, partai tidak bertanggung jawab," terang Hasto.

 

Hasto pun tidak mengetahui keberadaan dua stafnya tersebut. Sebab, saat ini kondisinya tengah tidak sehat dan habis terkena diare.

"Saya tidak mengetahui karena sakit diare tadi, sehingga dalam konteks seperti ini kami fokus dalam persiapam HUT ke-47 dan rakernas yang pertama," paparnya.

 

Dalam kasua ini, KPK menetapkan 4 tersangka yakni Wahyu Setiawan dan  Agustiani Tio Fridelina sebagai pihak penerima. Kedua tersangka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sementara sebagai pihak pemberi yakni Harun Masiku dan Saeful dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK meminta tersangka Harun Masiku untuk  segera menyerahkan diri.

 

Terpisah, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengaku miris dengan perbuatan Wahyu Setiawan. Alasannya, Wahyu telah merusak peta jalan demokrasi yang sedang ditata. Karena harus dipahami bahwa integritas pemilu sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara itu sendiri dalam hal ini KPU.

 

"Kasus ini harus menjadi warning (peringatan) bagi komisioner KPU lain hingga jajarannya ke daerah. Terlebih lagi sekarang mendekati Pilkada serentak di 270 daerah seluruh Indonesia," ujar Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Kamis (9/1/2020).

 

Menurut Syamsudin, sebagai pencegahan maka KPU RI harus membangun internal kontrol untuk pencegahan. Hal ini disebabkan karena luasnya cakupan organisasi KPU secara mulai dari pusat hingga daerah.  Salah satu yang bisa diterapkan melalui mekanisme whistleblower sistem untuk pengendalian internal. Langkah ini bisa dijadikan untuk bahan perbaikan jangka panjang. 

 

"Segera ada respon cepat dari KPU dan seluruh jajarannya sampai ke daerah dalam bentuk aksi nyata yang kembali membangun kepercayaan publik terlebih moment pilkada. Kasus WSE merusak moral denokrasi yg bisa beri plikasi rusaknya kepercayaan phblik," tandasnya. 

#Suap   #PAW   #di   #KPU