BPJS Lecehkan Institusi DPR, Usai Reses Menkes Dipanggil

Danial
BPJS Lecehkan Institusi DPR, Usai Reses Menkes Dipanggil
Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr Mufida Kurniasih

Jakarta, HanTer - Kenaikan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata menuai masalah dan berbuntut panjang. Selain banyak ditentang masyarakat, kalangan legislator ikut kesal.

Hal ini sebagaiman disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr Mufida Kurniasih yang mengungkapkan kekesalannya.

"Iyalah, DPR dilecehkan, kami semua di DPR kaget, lhoo ini kok kenapa BPJS naik," ujar Mufida kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Berangkat dari masalah ini, Komisi IX usai reses akan memanggil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk segera dicecar pertanyaan. "Pasti, ya bulan ini (Januari 2020) setelah reses ini," ungkapnya.

Seperti diketahui, iuran untuk peserta BPJS Kesehatan itu dinaikkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No: 75/2019 dan diberlakukan untuk semua kelas dan klasifikasi peserta tanpa kecuali mulai Januari 2020.

Memasuki awal 2020, di tengah bencana yang dialami masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia seperti banjir di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi (Jabodetabek), banjir bandang di Kabupaten, Provinsi Banten dan angin puting di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan bencana lainnya di berbagai wilayah di Indoneisa.

Peserta kelas satu dan dua, ungkap wakil rakyat dari Dapil II Provinsi DKI Jakarta tersebut, mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dari iuran semula. Peserta kelas tiga mandiri naik 65 persen.

Sementara sejak rapat gabungan tanggal 2 September 2019, Komisi IX DPR RI tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan terutama untuk peserta kelas III PBPU dan BP.

Bahkan dalam Rapat 12 Desember sudah ada kesepakatan untuk mengambil alternatif kedua diantara tiga alternatif yang diusulakan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi keberatan kenaikan iuran untuk kelas tiga peserta PBPU dan BP, disepekati saat itu adalah alternatif kedua dimana manajemen BPJS akan memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta PBI yang diproyeksikan tahun mendatang akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Perpres No. 75/2019.