Disebut Lembek Soal Natuna, Gerindra Bela Prabowo 

sammy
Disebut Lembek Soal Natuna, Gerindra Bela Prabowo 

Jakarta, HanTer - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, kerap mendapat kritik dan sindirian belakangan ini. Sindiran tersebut terutama datang dari sejumlah pihak termasuk politisi lantaran sikap Ketua Umum Partai Gerindra itu lembek terhadap China prihal sengketa di perairan Natuna.

Adapun pihak Partai Gerindra menentang pendapat sebagian kalangan tersebut. Partai Gerindra pun membela Prabowo soal Natuna. Pernyataan Prabowo bahwasanya penyelesaian diplomatik merupakan langkah tepat dalam mengatasi persoalan krisis di Laut China Selatan yang mencakup juga Natuna.

Wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pernyataan tegas dan keras tidak menunjukan bahwa menteri tersebut baik dalam menjalankan tugasnya.

"Apakah mesti ucapan di media menunjukkan kinerja. Kan enggak juga," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Wakil Ketua DPR ini mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto sudah melakukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Hal ini, dibuktikan dengan mengerahkan pasukan TNI untuk berjaga di perairan Natuna. "Kan percuma kita ngomong keras-keras, tapi enggak ada action," tegasnya.

Oleh sebab itu, pernyataan Prabowo Subianto tidak bisa diartikan Indonesia akan melepas Natuna dari wilayah NKRI. Prabowo tegas ingin menjaga kedaulatan Indonesia. "Jadi kalau dibilang lembek, saya pikir enggak juga," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengungkapkan akan mencari solusi terbaik dalam menghadapi Tiongkok dalam penyelesaian polemik klaim kepemilikan perairan Natuna. "Kita cool saja, kita santai saja kok. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimana pun Tiongkok negara sahabat," ujar Prabowo.

Dibantah

Disisi lain, Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sepatutnya segera mencopot jabatan Menteri Pertahanan yang saat ini diemban oleh Prabowo Subianto.

Anjuran ini diungkap Damai lantaran Prabowo dinilai tak memiliki kebijakan yang sejalan dengan Jokowi soal konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di perairan Natuna.

"Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi," kata Damai melalui pesan singkat yang beredar di Jakarta, Rabu (8/12/2020).

Terkait hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, pernyataan tersebut bukanlah atas nama PA 212. Konfirmasi tersebut didapatkan Andre melalui pesan singkat yang dididapatkan dari Juru Bicara PA 212, Haikal Hassan.

"Terkait dengan adanya pemberitaan PA 212 yang meminta Jokowi mencopot Menhan, maka bersama ini kami menyatakan berita itu BUKAN atas nama PA212. Ybs (Damai Hari Lubis, red) adalah atas nama pribadi dan pernyataan itu tidak ada hubungan apapun dengan PA 212," ungkapnya.

Lebih lanjut dalam pesan tersebut, sekaligus menyatakan bahwa yang bersangkutan (Damai Hari Lubis, red) telah di nonaktifkan dari devisi hukum sejak 6 bulan yang lalu.