DPR Setuju Bentuk Pansus, Siapa Makan Duit Jiwasraya?

sammy
DPR Setuju Bentuk Pansus, Siapa Makan Duit Jiwasraya?

Kuala Lumpur, HanTer - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR mengatakan partainya akan mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. 

“Kami mendukung Pansus Jiwasraya supaya ada kejelasan, seperti Pansus Century. Supaya jelas siapa yang makan duitnya. Century saja yang sudah jelas seperti itu, baru satu saja jadi tersangka KPK, Budi Mulia. Berikutnya tidak ada lagi. Belum ada kelanjutannya, padahal sebelumnya KPK agak berani," ujar Arsul saat menjawab pertanyaan di Rumah Dakwah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di Kuala Lumpur, Malaysia Senin (6/1) malam.

Arsul Sani mengatakan pihaknya yang belajar ilmu kalau sudah disebut bersama-sama tinggal waktu saja untuk menjadi tersangka berikutnya, tetapi sampai sekarang tidak jelas juga. 

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan setidaknya ada dua sampai tiga fraksi yang secara informal sudah menyampaikan persetujuannya untuk membentuk Pansus Jiwasraya.

Permainan Oknum

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berpandangan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini masuk dalam aksi oknum korporasi yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana.

Dirinya menilai, ada permainan oknum direksi yang memainkan dana investasi masyarakat. Perbuatan pidana itu, kata dia bisa dilihat dari nilai return yang ditawarkan jauh lebih tinggi atau daripada bunga yang ditawarkan deposito bank sesuai ketentuan.

"Contohnya mengimingi masyarakat investor dengan janji yang tidak rasional dan bertentangan dengan aturan tentang bisnis keuangan. Misalnya, jika OJK menentukan bunga atau return tertinggi 5%, tetapi Jiwasraya berani menjanjikan masyarakat investor 13% atau lebih," terang Fickar di Jakarta, Senin (6/1/2020)

Cara ini membuat Jiwasraya harus mencari dan memilih menginvestasikan dana masyarakat yang terkumpul kepada perusahaan finance lainnya. "Pilihan-pilihan investasi itu oleh oknum direksi Jiwasraya dimanfaatkan untuk mendapatkan return yang dimanfaatkan sendiri," ujarnya.

Menurut Fickar, cara seperti ini masuk kualifikasi tindakan melawan hukum karena merugikan keuangan perusahaan BUMN.

"Perbuatan itu sudah memenuhi unsur pidana antara lain, UU Perlindungan Konsumen, Penipuan kepada masyarakat dengan janji palsu dengan merangsang orang untuk memberikan uangnya dengan dalih investasi dan itu melanggar KUHP," terangnya.

Harus Tuntas

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting,  Pangi Syarwi Chaniago mendorong agar kasus ini tak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, jika kasus ini tak segera dituntaskan maka akan berimbas pada kewibawaan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut maka jangan salahkan jika publik mulai curiga kepada pemerintah yang seolah membiarkan para penjahat bersembunyi di balik kekuasaan dan pemerintah hanya sibuk mengurus persoalan remeh-temeh/tetek bengek yang tidak jelas keuntungannya bagi negara dan bangsa," tegasnya.