Disebut Terima Rp700 Juta, KPK Dalami Keterlibatan Rano Karno 

Safari
Disebut Terima Rp700 Juta, KPK Dalami Keterlibatan Rano Karno 

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti perihal uang Rp700 juta yang diterima mantan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno. 

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/1/2020), mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Djaja Buddy Suhardja mengaku pernah memberikan uang Rp700 juta kepada Rano Karno atas perintah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang menjadi terdakwa kasus suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, setiap fakta persidangan akan menjadi bahan informasi bagi penuntut umum untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Setiap fakta di persidangan tentu sebagai bahan informasi penting. Nanti JPU (Jaksa Penuntut Umum) akan menuangkannya sebagai fakta-fakta sidang yang fakta tersebut tercatat pula dalam berita acara sidang dan putusan hakim," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Keterangan yang menyebut Rano Karno menerima Rp700 juta tidak hanya berasal dari keterangan saksi. Dalam dakwaan Wawan, Rano Karno disebut menerima uang terkait korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-P TA 2012.

Membantah

Rano Karno sudah membantah semua tudingan yang menyebut dirinya menerima uang korupsi."Ini perkara lama yang sudah berulang-ulang saya terangkan kepada publik dan teman-teman di KPK. Pernyataan saya masih serupa, lalu lintas uang seperti yang disampaikan saksi Kadinkes ketika itu, Saudara Djadja (Buddy Suhardja), tak pernah ada," ujar Rano Karno melalui pesan tertulis, Kamis (31/10/2019).

Untuk menguatkan bantahannya tersebut, Rano Karno mengatakan pada saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten, tidak ada kepala dinas yang berani menghampirinya. Begitu pun soal uang yang disebutkan, Rano mengklaim tak pernah ia terima.