TAJUK: Rongrong NKRI Saatnya China Diberi Pelajaran

***
TAJUK: Rongrong NKRI Saatnya China Diberi Pelajaran

China berbuat nekad. Perairan Natuna mereka klaim miliknya. Padahal, Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah tersebut berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 bahwa perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Meski sudah diakui dunia dan mendapat protes keras dari pemerintah Indonesia, negeri Tirai Bambu itu tak bergeming. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan hingga Minggu kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Menurut Pangkogabwilhan I, kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. Yudo menegaskan bahwa TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna.

Indonesia bangsa kuat, dan kita bersahabat dengan siapapun, termasuk dengan China. Namun jika sudah menyangkut kedaulatan Negara dan integritas wilayah, taka da kompromi. Siapapun yang mengganggu dan merongrong harus dilawan.
Negeri Tirai Bambu  itu mengklaim "traditional fishing zone" yang ada di perairan milik kita atau berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Akibat klaim Tiongkok itu, kapal-kapal mereka dengan bebas menangkap ikan di perairan Natuna.

Saatnya kita bersikap tegas. Apalagi kapal-kapal China itu sudah sering menangkap ikan di perairan kita. Sikap tegas aparat keamanan pasti mendapat dukungan seluruh rakyat Indonesia. Saatnya Chin  diberi pelajaran sehingga warga negara mereka tidak seenaknya mencuri ikan di wilayah kita.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait dengan persoalan perairan Natuna.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, kata Mahfud, menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.

Sebelumnya, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Tiongkok tidak punya hak untuk mengklaim daerah tersebut. Jika kita berunding dengan Tiongkok, kita mengakui bahwa perairan itu ada sengketa. Namun, ini tidak ada sengketa, dan mutlak milik Indonesia secara utuh.

Kita berharap persoalan Laut Tiongkok Selatan (LTS) diselesaikan secara baik-baik, namun jangan mengorbankan kedaulatan kita. Apabila Tiongkok tetap mengakui LTS, kita harus bersikap tegas. 

Saatnya kita waspada, dan insiden Natuna itu harus membuat pemerintah bisa segera sadar bahwa China juga mengincar bagian wilayah NKRI.  Lakukan segala cara untuk mengamankan wilayah kita. Tindak tegas siapapun yang berusaha untuk merebutnya.

Pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana, mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak hanya berdiam diri terkait pergolakan di Laut Cina Selatan. Terutama yang berhubungan dengan kedaulatan negara. Sebab, Indonesia mempunyai hak atas sengketa daulat di kawasan itu.

Harapan kita pihak Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Luar Negeri RI harus tegas terhadap ZEE dan tidak bisa diam saja. Kita harus berupaya bagaimana dari geopolitik, Indonesia bisa mempertahankan hak berdaulat di wilayah perairan Laut Cina Selatan.

Jika Tiongkok tidak mau diajak berdamai, dan tetap saja mengklaim wilayah Indonesia milik mereka, pemerintahan Jokowi harus tegas. Bahkan pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih merasa Indonesia menjadi negara berdaulat maka semestinya bisa mempersonanongratakan Dubes RRC di Indonesia. 

Jokowi bisa mengusir Dubes RRC di Indonesia. Persona non grata adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dalam perkancahan politik dan diplomasi internasional. Makna harafiahnya adalah orang yang tidak diinginkan.

Sekali lagi kita mengingatkan, ribut dengan China terkait Laut Tiongkok Selatan (LTS) tidak ada masalah. Rakyat pasti mendukung.  Namun tentu harus mengutamakan upaya damai dengan mencari opsi-opsi untuk solusi permasalahan LTS.

#Natuna   #nelayan   #cina