Usir Pencuri Ikan dari China

Indonesia Akan Perkuat Patroli Maritim di Natuna

Hermansyah
Indonesia Akan Perkuat Patroli Maritim di Natuna
Kekuatan TNI angkatan laut Indonesia siap menjaga keutuhan NKRI di perairan Natuna

Malang, HanTer - Indonesia memperkuat patroli maritimnya di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk mengusir kapal-kapal penangkap ikan China yang beroperasi secara ilegal di wilayah tersebut. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

“Patroli akan diperkuat. Kapal kami yang saat ini beroperasi di daerah lain akan dimobilisasi di sana untuk mengusir mereka,” kata Mahfud di Malang, di Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1/2020).

Diamankan oleh kapal penjaga pantai China, kapal nelayan Negeri Tirai Bambu itu telah berulang kali masuk tanpa izin ke zona eksklusif ekonomi Indonesia di dekat Kepulauan Natuna karena perburuan liar. Kementerian luar negeri Indonesia telah mengajukan protes keras atas pelanggaran China baru-baru ini.

Kapal-kapal angkatan laut Indonesia sudah siap untuk mengamankan kedaulatan negara itu meskipun Mahfud mencatat bahwa langkah-langkah yang diambil tidak dimaksudkan untuk terlibat perang dengan Cina. “Kami tidak melakukan perang, tetapi kami mengusir mereka untuk melindungi daerah kami sendiri,” kata Mahfud.

Meski memasuki daerah terlarang, pemerintah China secara sepihak mengklaim perairan Natuna sebagai miliknya dengan mendeklarasikan Garis Sembilan Garis Pisah. Akan tetapi, Indonesia tidak pernah mengakui klaim China tersebut.

The Nine Dash Line dibuat oleh China berdasarkan hak historis maritimnya. Akibatnya, negara tersebut mengklaim bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang membentang sekitar dua juta kilometer dari daratan Tiongkok hingga ratusan kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam adalah miliknya.

“China menyatakan bahwa wilayah itu adalah hak tradisional mereka karena nelayan mereka pergi ke sana selama ribuan tahun. Tapi apa prinsipnya dan hal apa yang harus dibuktikan?,” tanya Mahfud.

Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, perairan Natuna termasuk dalam zona eksklusif ekonomi Indonesia, sehingga klaim apapun dari negara lain terlebih China, tidak memiliki hak atas kawasan tersebut.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk menegosiasikan isu-isu EEZ Indonesia di dekat Kepulauan Natuna karena Indonesia akan selalu menjunjung tinggi UNCLOS 1982.