Cegah Kekerasan Seksual yang Dialami Siswa, KPAI Minta Sekolah Harus Miliki Fungsi Kontrol Sosial

Safari
Cegah Kekerasan Seksual yang Dialami Siswa, KPAI Minta Sekolah Harus Miliki Fungsi Kontrol Sosial
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan rekomendasi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Apalagi sepanjang tahun 2019 ada 123 siswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu pelibatan semua pihak, mulai dari orangtua, guru/sekolah, masyarakat dan negara dalam memastikan upaya-upaya nyata untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak-anak. 

"Ada beragam upaya bersama yang dapat dlakukan untuk mencegah kekerasan seksual," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti di Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Retno menyebut di antara upaya untuk mencegah kekerasan seksual yakni, bantu anak melindungi dirinya sendiri. Berikan pemahaman dan ajarkan anak untuk menolak segala perbuatan yang tidak senonoh dengan segera meninggalkan tempat di mana sentuhan terjadi. Ingatkan anak untuk tidak gampang mempercayai orang asing dan buat anak untuk selalu menceritakan jika terjadi sesuatu pada dirinya. 

Korban dan keluarga korban kekerasan seksual umumnya memang tidak berani melapor kepada yang berwajib karena merasa malu/mengangap sebagai aib yang harus ditutupi, oleh karena itu perlu edukasi dan penting dibangun sistem pengaduan di sekolah  yang membuat korban dan keluarganya berani melapor. Hal ini sekaligus mencegah ada korban lainnya. 

Selain itu, berikan anak pendidikan kesehatan reproduksi dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis, dan tidak bersifat menghakimi.  Sehingga remaja dapat mengeksplorasi nilai-nilai dan sikap diri, serta melatih kemampuan pengambilan keputusan, komunikasi dan ketrampilan penekanan resiko di semua aspek seksualitasnya. 

Aturan sekolah harus memiliki batas-batas yang tegas dari perilaku yg tidak diterima, misalnya anak harus diedukasi bahwa ada bagian ditubuhnya yang tidak boleh dilihat (apalagi disentuh) oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Bagian itu adalah organ intim yang akan ditutupi saat seorang anak menggunakan pakaian renang. Oleh karena itu, anak bisa membedakan, mana sentuhan sayang dan mana sentuhan nakal. Tekankan bahwa klau ada yang berani menyentuh, harus dilaporkan. 

Maksimalkan peran sekolah. Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, yakni sekolah memiliki assessment (penilaian) terhadap perilaku anak. Sekolah juga harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali.  

untuk Sekolah-sekolah dan Dinas-dinas Pendidikan setempat diperlukan sosialisasi dan percepatan Sekolah Ramah Anak (SRA) di berbagai daerah sebagai upaya menurunkan angka kekerasan di pendidikan. Sekolah harus membangun sistem pengaduan yang melindungi korban dan saksi, termasuk menganggarkan teknologi CCTV di ruang kelas dan ruang-ruang lain yang berpotensi digunakan oknum guru untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak didiknya. 

Selain itu, pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan seks sesuai usia anak wajib menjadi perhatian dan dibutuhkan peran aktif pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat, termasuk pemerintah pusat (Kemdikbud dan Kementerian Agama). 

untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dari hasil pengawasan KPAI ternyata banyak guru, kepala sekolah dan kepala Dinas Pendidikan di berbagai daerah ternyata belum menerima sosialisasi Permendikbud N0. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, termasuk kekerasan seksual.  Banyak sekolah kebingungan menangani kekerasan di sekolah, padahal Permendikbud tersebut sudah mengaturnya dengan sangat baik.  

KPAI mendorong pemerintah dan pemerintah daerah  untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Anak sebagai korban tindak kejahatan seksual perlu mendapatkan rehabilitasi secara maksimal dan tuntas. Sangat dibutuhkan penanganan yang serius dan program pemulihan psikologis yang jelas dan terukur,  karena jika tidak di rehabilitasi atau rehabilitasi psikologis belum tuntas, maka anak korban akan terus mengalami trauma. 

"Jika trauma tidak hilang hingga dewasa, maka korban akan berpotensi besar menjadi pelaku," tutupnya.