Tolak Sistem Upah Berdasarkan Jam, Buruh Ancam Turun ke Jalan

Safari
Tolak Sistem Upah Berdasarkan Jam, Buruh Ancam Turun ke Jalan
Ilustrasi aksi buruh (ist)

Jakarta, HanTer - Pemerintah melalui RUU Omnibus Law tengah mengkaji sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan. Salah satu yang tengah dikaji yakni sistem upah berdasarkan jam. Upah yang diterima diterima pekerja sesuai dengan jam kerja. Buruh mengancam akan turun ke jalan jika kebijakan ini dilaksanakan.

 

Menanggapi hal ini tokoh serikat pekerja menolak sistem upah berdasarkan jam. "Kami akan turun ke jalan pada tanggal 15 Januari 2020 untuk menolak upah per jam. Karena upah per jam tidak ada kepastian berapa upah yang bakal dterima pekerja," kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat.

 

Mirah menolak  kebijakan upah per jam yang akan masuk dalam RUU Omnibus Law. Karena kebijakan upah per jam tidak akan memberikan kesejahteraan untuk pekerja. Apalagi pembahasan kebijakan upah per jam juga tidak melibatkan pihak - pihak atau stake holder pekerja. Oleh karena itu upah per jam akan merugikan pekerja.

 

"Apalagi jaminan perlindungan untuk pekerja juga belum selesai karena apakah dengan upah per jam itu maka pekerja tidak membayar kesehatan, listrik atau yang lainnya," ujarnya.

 

Mirah menyebut, saat ini kebijakan upah per jam belum berlaku. Tapi sudah ada perusahaan yang sudah menerapkan membayar upah pekerja dengan besaran Rp28 ribu/jam. Dengan hitungan normal maka upah Rp28 ribu/jam tidak memenuhi standar UMP yang besarnya mencapai Rp4,2 juta. Apalagi jika perusahaan tersebut hanya memakai pekerja hanya 3 jam per hari sehingga upah yang diterimanya hanya Rp84 ribu dan jika dikalikan sebulan hanya Rp2,5 juta.

 

"Dengan upah Rp84 ribu/hari maka upah per jam akan membuat ekonomi pekerja terpuruk," jelasnya.

 

Merugikan

 

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho mengatakan, jika penerapan upah per jam untuk seluruh jenis pekerjaan maka dipastikan pihaknya akan menolak. Karena dipastikan kebijakan upah per jam tersebut akan merugikan kaum buruh. Apalagi dengan perubahan upah tersebut tidak ada lagi jaminan besaran pendapatan perbulan, tidak ada lagi sistem upah tetap.

 

"Upah per jam jika diterapkan akan berdampak pada hitungan pesangon bila terjadi PHK, dasar perhitungan THR dari mana nantinya?" tanya Alson Naibaho kepada Harian Terbit, Kamis (26/12/2019).

 

Alson menegaskan, jangan karena memikirkan investasi atau investor dengan menerapkan upah perjam maka pada akhirnya Pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang merugikan buruh. Apalagi membuat Omnibus Law yang mengeluarkan kebijakan upah per jam, tanpa melibatkan kaum buruh adalah kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah.

 

Diketahui Pemerintah melalui RUU Omnibus Law tengah mengkaji sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan seperti fleksibilitas jam kerja hingga proses rekrutmen maupun PHK serta upah minimum di sejumlah daerah. Upah minimum, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan.

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu hal yang membuat alotnya pembahasan omnibus law yakni karena sulitnya mempertemukan kepentingan pengusaha dan buruh atau tenaga kerja. "Memang tidak gampang, butuh waktu, pasti mempertemukan antara kepentingan pengusaha dan tenaga kerja itu bukan hal yang gampang," ujar Ida di Jakarta, Rabu (25/12/2018).

 

Salah satu yang tengah dikaji yakni sistem upah berdasarkan jam. Saat ini dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama. Sementara dengan upah per jam, upah yang diterima diterima pekerja sesuai dengan jam kerja. Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah dilakukan di negara-negara maju.

#Buruh   #upah   #gaji