Pengamat: Praktik Jual-beli Hukum Sudah Lama Terjadi, Menkpolhukam Harus Sikat Pelakunya

Safari
Pengamat: Praktik Jual-beli Hukum Sudah Lama Terjadi, Menkpolhukam Harus Sikat Pelakunya

Jakarta, HanTer - Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr Ismail Rumadan mengatakan, sebagai orang yang paham dan pakar di bidang hukum dan kini menjabat Menkopolhukam, tentu pernyataan Mahfud MD tidak hanya sekedar pernyataan tapi perlu ditindaklanjuti jika pernyataan tersebut benar adanya.

"Yang menjadi pertanyaan adalah sebagai Menkopolhukam apa langkah konkret yang akan diambil dalam mengatasi hal tersebut?" tanya Ismail, Minggu (23/12/2019).

Menurut Ismail, sebagai orang paham hukum, Mahfud harusnya melakukan pemetaan dan kemudian penataan terhadap peraturan perumdang-undangan yang tumpang tindih tersebut. Dan yang paling penting adalah Mahfud harus menindak pihak-pihak yang terimdikasi melakukan praktik jual beli pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada.

"Sebab indikasi jual-beli pasal pasal dalam UU itu sudah merupakan praktik yang sudah lama terjadi," tandasnya.

Tindakan jual-beli pasal dalam UU, sambung Ismail, sangat membahayakan bagi kepentingan negara. Karena negara bisa dikalahkan oleh para pemilih modal yang mendapatkan keuntungan dari jual - beli pasal tersebut. Sehingga hanya orang - orang tertentu saja yang mendapatkan keuntungan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Kacau Balau

Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, Mahfud MD sudah paham adanya sejumlah regulasi yang kacau balau, pesanan dan bisa dibeli. Oleh karena itu sebagai pihak yang faham adanya praktek yang kerugikan maka harusnya Mahfud MD menghentikannya, bukan hanya berkomentar belaka tanpa makna untuk perbaikan hukum. 

Muslim menegaskan, RUU KPK terasa sekali kacau balau, pesanan dan dibeli serta menguntungkan koruptor. Oleh karena itu harusnya Mahfud MD bisa bicara lebih terus terang soal RUU KPK. Demi negara dan bangsa. Karena kalau tidak kekacauan dan kerusakan di bangsa ini akan semakin parah akibat regulasi yang kacau, dan bisa dibeli tersebut.

Diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut sejumlah aturan hukum di Indonesja sering dibuat dengan kacau balau. Bahkan sejumlah regulasi dibuat karena pesanan orang tertentu.

"Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada," katanya saat menjadi pembicara di Gerakan Suluh Kebangsaan di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Selain itu, menurutnya, ada pula undang-undang tertentu yang dibuat karena pesanan peraturan daerah. Beberapa regulasi bahkan disponsori oleh orang tertentu. Namun, Mahfud tidak menyebut siapa para sponsor serta regulasi apa yang telah ditransaksikan itu. Akan tetapi, kondisi itu kian menjadikan hukum di Tanah Air kacau balau.

Selain itu, aturan hukum di Indonesia acap kali tumpang tindih. Situasi ini menurutnya membuat pemerintah membentuk omnibus law untuk menghindari adanya aturan hukum yang ada saling tumpang tindih. Kondisi semacam itu terjadi di sejumlah sektor. Seperti di bidang perpajakan, bidang perizinan, serta di bidang penegakan hukum.

"Di bidang perpajakan saja tumpang tindih sehingga Ibu Sri Mulyani [Menkeu] mengeluarkan omnibus perpajakkan, yang juga menjadi prioritas tahun ini, tahun 2020," terangnya.

#Hukum   #mafia   #mahfud