Benny Rhamdani: OSO Calon Tunggal Ketum Hanura, Bukan Berarti Anti Demokrasi

Danial
Benny Rhamdani: OSO Calon Tunggal Ketum Hanura, Bukan Berarti Anti Demokrasi
Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kantor DPP Hanura, Thamrin City Tower, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Jakarta, HanTer - Partai Hanura akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 17-19 Desember 2019 di Hotel Sultan, Jakarta. Dengan kandidat Ketua Umum adalah Oesman Sapta Odang.

Hal itulah yang diungkapkan Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kantor DPP Hanura, Thamrin City Tower, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Benny menyebutkan, keputusan Munas ini berdasarkan rapat pimpinan Nasional yang dihadiri jajaran DPD partai dan DPC Partai. "Salah satu hasil dari rapat pimpinan adalah mempercepat pergelaran Munas yang seharusnya digelar pada Februari 2020," tuturnya.

Benny menambahkan, rapimnas sendiri juga mengeluarkan rekomendasi kandidat calon Ketua Umum. "Yakni baru satu nama bapak Doktor Oesman Sapta," ungkap Benny.

Namun demikian, kata Benny, pencalonan tunggal mantan Ketua DPD RI ini bukan berarti partainya anti demokrasi. "Namun dalam aturan AD/ART partai kandidat calon Ketua Umum sedikit harus mendapatkan dukungan 300 DPC dan hampir seluruh DPC mendukung pak Oesman Sapta," bebernya.

Sementara itu, untuk tamu undangan sendiri. Benny menyebutkan, tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai lainnya. "Karena acara Munas ini memang dikhususkan untuk internal Partai yang memiliki hak suara dalam Munas," jelasnya.

Sedangkan untuk tamu undangan pihak lain akan diundang pada acara hari ulang tahun partai yang sengaja dirayakan pada Januari 2019.

Wiranto Bukan Dewan Pembina

Benny Rhamdani juga menegaskan, bahwa Wiranto yang sekarang menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) tidak memiliki jabatan apapun di partainya.

Apalagi sebagai Dewan Pembina, karena kata Benny, berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) di Solo beberapa waktu lalu. "Tidak ada Dewan Pembina dalam struktur kepengurusan pusat partai. Yang ada adalah Dewan Pakar dan Penasehat," jelasnya dalam jumpa pers di kantor DPP Hanura, Thamrin City Tower, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Hal itu juga terlihat dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, kata Benny, bahwa SK yang disahkan oleh Kemenkumham adalah SK kepengurusan DPP hasil Munas di Solo. "Jadi kami tidak menganggap Munas yang digelar di Bambu Apus karena SK Kemenkumham mengesahkan SK Kepengurusan hasil Munas di Solo," jelasnya.

Benny juga menyebutkan, hal yang paling disayangkan dari Wiranto yang merupakan pendiri Hanura adalah lebih menitik beratkan dukungannya kepada penggurus yang menggelar Munas di Bambu Apus.

Sementara itu, Ketua Panitia Munas DPP Partai Hanura, Mulyadi Tamsir menyebutkan, tidak etis rasanya bila memasukan Wiranto sebagai pengurus partai, "Karena sekarang ini beliau kan menjabat sebagai Watimpres," ungkapnya.