BUMN Rugi Direksi Tetap Hidup Mewah

sammy
BUMN Rugi Direksi Tetap Hidup Mewah
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade

Jakarta, HanTer - Komisi VI DPR mendukung usulan sejumlah pihak terkait larangan para direksi BUMN bergaya hidup mewah. Meskipun direksi BUMN mendapatkan gaji sangat besar, kebijakan ini diperlukan di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu. Komisi VI juga mendukung adanya perampingan direksi BUMN.

"Soal imbauan direksi BUMN untuk tidak hidup mewah, saya rasa bagus ya. Beberapa waktu lalu, Kapolri telah mengimbau kepada teman-teman kepolisian untuk tidak hidup bermewah-mewahan, saya rasa ini imbauan yang bagus juga ya," kata Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Andre melanjutkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa direksi BUMN itu menikmati gaji dan tantiem (keuntungan perusahaan yang diberikan ke karyawan) yang besar. Ada petinggi dan direksi BUMN menerima tantiem melampaui angka Rp10 miliar – Rp 20 miliar dalam setahun. Sehingga, mereka mampu untuk bergaya hidup mewah termasuk membeli motor besar sekalipun.

Terlebih, kata Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra ini, tidak banyak BUMN yang untung, karena hanya beberapa BUMN saja yang memberikan keuntungan pada negara. Sehingga tidak elok jika para direksi BUMN ini hidup bermewah-mewah, mengendarai moge bahkan supercar, serta makan di restoran mewah padahal BUMN-nya merugi.

"Saya rasa itu imbauan yang baik. Dan mudah-mudahan ini bisa di laksanakan pak Erick Thohir," harapnya.

Degradasi Moral

Adapun pasca pergantian pejabat Menteri BUMN, fakta terpendam selama ini membuktikan terjadi degradasi moralitas, integritas dan seakan berlomba gaya hidup hedonis dikalangan pejabat BUMN. Hal ini diperkuat pernyataan Arya Sinulingga diacara sebuah TV nasional, setiap RUPS BUMN terbiasa berlomba bagi-bagi souvenir mewah dan lobi jabatan.

"Bagaimanapun denyut kehidupan peradaban dalam BUMN sangat dipengaruhi kebijakan dan gaya hidup Menteri BUMN," ungkapnya di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ia meyakini degradasi moral dan gaya hedonis pejabat-pejabat BUMN yang terungkap dewasa ini, lebih disebabkan Kementrian dan Komisaris-Direksi BUMN sangat jauh dari peradaban agama dan sangat bangga berpedoman wajib ikuti trend branded luar negeri.

"Keberhasilan gebrakan Menteri BUMN Erick Tohir dalam hal ini bukanlah dalam membongkar dan mencopot pejabat-pejabat BUMN yang terbukti KKN. Namun, uian terberat Erick Tohir adalah mengembalikan jatidiri dan kultur peradaban nusantara berdasarkan agama terutama dalam menjamin tidak adanya keterlibatan grup usahanya terlibat KKN proyek-proyek pada seluruh BUMN dan turunannya," terang Agus.