Kementan Diserbu Demonstran, Desak Pemerintah Lindungi Peternak Ayam

Danial
Kementan Diserbu Demonstran, Desak Pemerintah Lindungi Peternak Ayam
Sebanyak 1.000 masa yang tergabung Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia melakukan aksi damai di depan Gedung Kementerian Pertanian (Kementan) Rabu (11/12/2019).

Jakarta, HanTer - Sebanyak 1.000 masa yang tergabung Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia melakukan aksi damai di depan Gedung Kementerian Pertanian (Kementan) Rabu (11/12/2019).

Aksi yang dimulai dari pukul 08.30 WIB ini diikuti pembagian 500 ekor ayam secara gratis kepada masyarakat yang melintas di depan gedung Kementan.

Aksi demonstrasi damai ini, bertujuan untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menaikkan harga ayam hidup dan melindungi usaha peternak rakyat mandiri.

Ini dikarenakan satu bulan pasca anjloknya harga ayam hidup (live bird/LB) Juni lalu, harganya kembali menyentuh titik terendah pada Agustus 2019, yakni Rp 8.000 per kilogram.

"Tercatat selama kurun waktu sembilan bulan di 2019, usaha perunggasan mengalami dua kali gelombang tsunami anjloknya harga LB di tingkat peternak. Dan lagi-lagi sebab musababnya disebabkan oleh over supply produksi LB," ujar Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia Alvino di sela-sela aksi demonstran di Gedung Kementerian Pertanian.

Alvino menuturkan riak-riak gelombang pembentuk gejolak tsunami jatuhnya harga ayam hidup, tercatat sudah terjadi sejak Agustus 2018. Harganya selalu di bawah HPP peternak. Puncaknya terjadi di Juni 2019 dan kembali terjadi di Agustus 2019.

Dirinya mengatakan, sudah melakukan berbagai upaya yang dilakukan dan disuarakan peternak kepada pemerintah, termasuk upaya antisipasi untuk menjaga kestabilan harga ayam hidup. Namun, kata dia, tak pernah ada solusi yang jitu dan berkepanjangan.

Alih-alih menyelesaikan persoalan, tercatat sejak awal 2019 sampai saat ini, kata ia, harga pakan terus bertengger di harga Rp 6.800 – 7.400 per kg. Padahal pemerintah selalu gembar-gembor produksi jagung sebagai bahan utama pakan ternak di posisi surplus bahkan sampai dilakukan ekspor.

Kendati begitu, menurutnya, kondisi ini tidak ikut menggerek penurunan harga pakan. Sementara seperti diketahui pakan merupakan komponen terbesar dalam usaha budidaya broiler.

Selain pakan, kata dia, harga Day Old Chick/anak ayam umur 1 hari (DOC) juga mengalami hal yang sama. Tercatat sejak Agustus 2018 harga DOC selalu bertengger di harga 6.600-6.100. Baru pada Juni – Agustus 2019 harga DOC bergerak turun rata-rata di harga 4.000 dan itu pun belum membantu dikarenakan harga LB anjlok ke titik terendah.

"Sementara di sisi lain upaya penyeimbangan supply dan demand melalui pengurangan produksi DOC selalu berdampak lebih dulu terhadap kenaikan harga dan ketersediaan DOC bagi peternak," ujarnya.

Dia melihat benang kusut itulah yang selalu tidak bisa diurai pemerintah, dan pelaku industri perunggasan (perusahaan integrasi) yang memakan korban terlebih dahulu peternak broiler.

Di tempat yang sama, Sekjen GOPAN Sugeng Wahyudi mengakui karut marutnya masalah perunggasan di Indonesia, karena kebijakan Kementan yang berubah-ubah dan tidak konsisten, sehingga menimbulkan kerugian bagi peternak ayam di seluruh daerah.

Peraturan menteri yang berubah-ubah itu, dijelaskan dia, misalnya ada kebijakan pemerintah ingin memotong telor sebanyak 7 juta, tapi tiba-tiba berubah menjadi 5 juta.

“Ini yang membuat peternak itu marah. Karena tidak konsisten, nah jika sudah tidak konsisten seperti ini apa yang kita harapkan kedepanya. Artinya pesan yang disampaikan adalah konsisten itu penting karena itu ada yang mengawal tim ahli,” bebernya.

“Karena efek inkonsitensi ini keberadaan perternak semakin tidak terlindungi. Contohnya over suplay ayam di pasar. Karena kelebihan harga jadi anjlok. Rakyat rugi,” tambahnya.

Untuk itu, Sugeng mengharapkan menteri yang baru agar kedepanya peranya bisa ditingkatkan terutama masalah data-data, sehingga jika data-data itu valid dan akuntebel itu bisa dimanfaatkan beberapa pihak termasuk peternak.

Sugeng juga meminta UU No 18 tahun 2009 tempat peternak atau pelaku usaha bernaung atau berlindung agar direvisi. “Kami merasa UU 18 tahun 2009 junto 41 tahun 2014 ini tidak berpihak peternak rakyat. Nah oleh karenanya harus ada perubahan, kita berharap pemerintah mau mendengarkan ini.”

Diakui dia, gara-gara kebijakan yang salah, peternak rakyat mengalami kerugian yang sangat besar. Jika dihitung, selama 10 bulan ini peternak itu rugi sekitar Rp 2 triliun dalam tahun ini.