Pernah Golput dan Dinilai Arogan, Pencalonan Gibran di Pilkada 2020 Ditolak Sejumlah Warga

sammy
Pernah Golput dan Dinilai Arogan, Pencalonan Gibran di Pilkada 2020 Ditolak Sejumlah Warga

Jakarta, HanTer - Tidak semua warga Solo setuju dengan pencalonan putera Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilkada Kota Surakarta 2020. Sejumlah warga Solo yang tergabung dalam Peduli Pemilu (PWSPP) menyatakan keberatan karena persoalan etika berpolitik. Pasalnya, pada Pilwakot Surakarta 2015, Gibran tidak memberikan hak suaranya alias Golput. 

“Apabila orang yang tidak memilih (golput) diberikan kesempatan untuk memilih, maka bisa menjadi contoh generasi muda untuk bersikap egois hanya mementingkan kepentingan sendiri. Sebaiknya Gubran maju di Pilkada Kota Surakarta di tahun 2025 namun pada tahun 2020 bersedia memilih,” kata Ketua PWSPP, Johan Syafaat Mahanani, di Solo, Selasa (10/12/2019).

Menurut Johan, keberatan ini, sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat agar di kemudian hari orang yang tidak menggunakan hak memilih tidak menuntut haknya untuk dipilih.

Syafaat, dilansir Antara, mengakui pihaknya sudah mengajukan surat keberatan kepada partai politik atas pencalonan Gibran dalam Pilkada Kota Surakarta 2020.

Dinilai Arogan

Sementara itu, Gibran diketahui sempat menampakkan sikap ngototnya yang tetap berusaha maju dengan melawan keputusan DPC PDIP Solo yang mantap mengusung pasangan Purnomo-Teguh. Padahal, keputusan DPC PDIP Solo tersebut berdasarkan aspirasi akar rumput. Namun, keinginan Gibran untuk maju dalam pemilihan Walikota Solo terkesan bukan atas dasar kepentingan rakyat.

"Itukan seperti arogansi, seolah-olah berkata yang bisa menyejahterakan rakyat itu saya dan kelompok saya," kata analis politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira,

Bahkan dalam manuver yang dilakukan sosok yang baru mendaftar sebagai kader PDIP beberapa waktu lalu itu terkesan arogan. Bahkan dinilai jauh dari kepentingan rakyat.

Alih-alih menghormati keputusan DPC, Gibran justru tetap berkeinginan untuk mencalonkan diri dengan menghadap ke Ketum PDIP beberapa waktu lalu.

Dinasti

Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), M Yulianto, menilai rencana Gibran Rakabuming Raka maju di Pilwalkot Solo 2020 dalam konteks demokrasi sah-sah saja. Namun menurutnya, asalkan telah memenuhi kualitas, kapasitas, intergritas.

"Sebenarnya dalam konteks demokrasi, (Gibran maju Pilkada, red) sah dan boleh. Tetapi kalau kualitas, kapasitas, intergritasnya memenuhi tidak masalah," ungkap Yulianto di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Namun disisi lain menurutnya, pencalonan Gibran tersebut akan memberikan tren dinasti politik di keluarga (oligarki) penguasaan kelompok tertentu berbasis pada dinasti keluarga.

"Karena itu juga bisa, itu juga ada di Sumatera. Kemudian di Solo dan nanti itu akan diikuti tokoh-tokoh politik dari PDI Perjuangan yang membangun plan-plan keluarga di situ," ungkapnya.

Menurutnya hal ini merusak sistem yang sudah dibangun oleh PDI Perjuangan yang dipertahankan dengan loyal oleh pengurus kabupaten/kota dan povinsi. 

“Ini artinya apa? Ini bagian dari manajemen partai yang harus di kritisi, jangan mentang-mentang atau jangan seolah-olah karena punya power yang besar kemudian merusak mekanisme sistem yang di desain oleh partai dengan baik," tandasnya.

Taat Demokrasi

Lebih lanjut Ketua PWSPP, Johan Syafaat Mahanani mengatakan, pihaknya selaku warga Solo yang taat demokrasi memilih dan dipilih dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres, sebagai warga negara berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 atau persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, namun keberatan atas pencalonan Gibran dalam Pilkada Kota Surakarta 2020.

Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada Gibran untuk maju Pilkada Kota Surakarta dengan syarat maju di tahun 2025 dan pada tahun 2020 bersedia memilih. 

Publik Kecewa

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, publik akan kecewa kepada Presiden Jokowi ketika putera sulungnya Gibran maju dalam Pilkada 2020. Ia menilai, publik kecewa karena ternyata keluarga Jokowi tidak mengambil jarak dengan dunia politik praktis.

"Ini menambah bobot makin jauhnya harapan agar Jokowi menjadi salah satu pigur yang mempraktekan politik dengan kultur baru," ujar Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Terlebih, lanjutnya, selama ini Jokowi dicitrakan sebagai pembawa pembaruan yang tidak mempraktekkan politik dinasti dan nepotisme ketika menjabat sebagai presiden.

Majunya Gibran saat Jokowi masih menjabat, menurutnya, menjadi titik yang menghapus semua citra baik yang selama ada di mata publik.

"Artinya, dalam hal ini, pak Jokowi tidak memberi tauladan yang berbeda dari kebanyakan politisi Indonesia," tambah Ray.

Citra Jokowi

Pengamat Politik, Hendri Satrio, mengatakan, jika Gibran terpilih menjadi wali kota karena menggunakan fasilitas Jokowi, maka masuk ke dalam kategori dinasti politik. Dan, lanjut dia, hal itu tentunya merusak nama Jokowi sendiri.

Menurut Hendry, langkah Gibran terjun ke dunia politik bisa menorehkan tinta negatif sejarah. Karena, Gibran Maju saat ayahnya, Jokowi, masih memimpin Indonesia.

"Sekarang terserah Gibran tetap mau menjaga tinta positif sejarah Indonesia dalam berpolitik bagi Jokowi tentunya, atau berkontribusi menorehkan tinta negatif untuk ayahnya," katanya di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dia mengatakan, sejak Indonesia berdiri sampai saat ini belum ada anak presiden yang ikut dalam pesta demokrasi. Bahkan, pada era pemerintahan Presiden Soeharto tidak ada anaknya yang maju ke dalam kontestasi politik.

"Karena akan dicatat oleh sejarah sebagai presiden pertama yang anaknya maju ke perhelatan pilkada sebagai Walikota. Belum ada itu, Pak Harto aja 32 tahun nggak kayak gitu," kata dia.