Juga Terjadi di Dunia Pertahanan, Prabowo Sebut Militer Korupsi Mengkhianati Rakyat

sammy
Juga Terjadi di Dunia Pertahanan, Prabowo Sebut Militer Korupsi Mengkhianati Rakyat

Jakarta, HanTer - Korupsi merupakan penyakit bangsa. Terkait hal itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara soal semangat antikorupsi. Bahkan menurutnya, korupsi ada di ranah yang tengah dia pimpin saat ini.

"Korupsi ini penyakit bangsa kita dan ada juga di dalam dunia pertahanan dan harus sama-sama saya berantas," kata Prabowo dalam pembukaan Indonesian Minister of Defence Cup, International Wheelchair Tennis 2019, di Lapangan Tenis Pusrehab, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Prabowo mendapat informasi bahwa Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI ini mendapat penghargaan bebas korupsi. Dia berharap itu adalah prestasi yang nyata. Semangat antikorupsi harus senantiasa dipraktikkan karena itu juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya bertekad bekerja sekeras mungkin sesuai perintah Presiden kepada saya untuk memberantas korupsi di kalangan pertahanan," kata Prabowo.

Dia memperingatkan jajarannya agar menghindari korupsi. Untuk kalangan militer, pangkat yang diterima setiap prajurit ditegaskannya berasal dari rakyat. Bila kalangan militer terlibat korupsi, itu sama saja mengkhianati yang memberi pangkat.

"Semua bintang yang kita dapat dari ini, itu semua dari rakyat, bukan karena kau hebat, tapi karena rakyat percaya sama kau. Jangan sekali-sekali mengkhianati rakyatmu sendiri. Itu pesan saya. Selamat bekerja untuk Merah Putih," kata Prabowo.

Prabowo berbicara dalam acara kejuaraan tenis yang diikuti atlet-atlet penyandang disabiitas yang berasal dari negara-negara Asia. Jumlah peserta sebanyak 28 orang, terdiri dari 4 negara, meliputi Sri Lanka sebanyak 3 orang, Malaysia 8 orang, Thailand 6 orang, dan Indonesia 15 orang. Prabowo juga melihat sepintas fasilitas Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) ini, fasilitas yang penting bagi kehidupan tentara.

"Pusrehab juga dapat penghargaan bebas korupsi. Mudah-mudahan ini bener, jangan dapat penghargaan tapi bohong," kata Prabowo.

Penyesuaian Skema

Adapun semangat Prabowo dalam memberantas korupsi kerap diapresiasi. Salah satunya, pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mengembangkan industri pertahanan. Ia mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) harus mendorong semua BUMN strategis seperti PT Pindad dan PT PAL, untuk investasi di bidang sumber daya manusia.

Ia menilai, harus ada ahli las baja atau las aluminium yang level pendidikannya sampai Doktor. Terlebih, ahli di bidang-bidang keahlian senjata lainnya.

Menurutnya, Kemenhan harus memiliki program aksi pengiriman mahasiswa S2 dan S3 bidang tersebut. Para ahli yang sudah ada di Indonesia pun harus diinventarisir dan direkrut oleh BUMN.

"Jangan sampai sudah selesai belajar dan memiliki keahlian luar biasa tapi tidak bisa bekerja karena praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di tubuh BUMN strategis," ujar wanita yang kerap disapa Nuning, di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Stagnan

Sementara itu pengamat politik Arif Susanto mengatakan, pihaknya melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung stagnan akibat hal tersebut.

Menurutnya, pilihan Yasonna dan Prasetyo merupakan figur yang bukan hanya berkaitan dengan partai politik, tetapi juga tidak memiliki catatan memadai dalam penegakan hukum dalam kerangka korupsi.

"Dalam 5 tahun terakhir, sulit menemukan terobosan (pemberantasan korupsi). Kalau kita periksa nawa cita, agenda pemberantasan korupsi luar biasa. Tapi aspek ini cenderung mandeg sehingga hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan Yasonna dan Prasetyo. Tapi itu tidak dilakukan," kata Arif di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Hal tersebut, kata dia, menunjukkan lemahnya pemerintahan Jokowi saat ini. Bahkan dalam hal ini, pemerintahan Jokowi juga dinilainya sama dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam posisinya terhadap KPK.

Dia menilai, keduanya selalu berlindung dibalik prinsip bahwa penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. "Buktinya ada upaya bukan hanya melemahkan tapi mengarah pada pembubaran KPK. Konflik antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain," kata dia.