Presiden Soroti Praktik Pemindahan Kredit Bank Komersial ke KUR

Arbi/Ant
Presiden Soroti Praktik Pemindahan Kredit Bank Komersial ke KUR
ilustrasi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sejumlah masalah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diantaranya bank yang masih meminta agunan atau jaminan hingga pemindahan kredit komersial menjadi KUR.

 Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas bertopik Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (9/12/2019). Seluruh menteri bidang ekonomi hadir dalam kesempatan itu.

"Saya mendapatkan laporan bahwa ada bank yang masih meminta syarat jaminan atau colateral bagi penerima KUR, karena khawatir pinjamannya macet," kata Presiden saat membuka rapat terbatas, Senin (9/12/2019).

Menurut Presiden, bank-bank BUMN seharusnya memberikan pendampingan bagi pelaku usaha UMKM dan tak perlu terlalu mengkhawatirkan jaminan. Dengan pendampingan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha serta keuntungan yang diraup sehingga meningkat perekonomian.

Jokowi juga menyoroti adanya bank yang memindahkan kredit komersial kepada program KUR. "Praktik-praktik seperti ini yang tidak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif, sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas," ujar Presiden.

Dengan suku bunga KUR yang telah diturunkan dari 7 persen ke 6 persen, Jokowi berharap dapat memberi dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan plafon anggaran untuk KUR pada 2020 menjadi Rp190 triliun.

Plafon itu akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024. Untuk plafon maksimum KUR Mikro turut ditingkatkan dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur yang juga akan berlaku efektif awal 2020. Selain itu total plafon untuk KUR Mikro sektor perdagangan juga dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mendorong penyaluran KUR ke sektor yang lebih produktif, salah satunya bidang pertanian. "Untuk sektor pertanian saya lihat baru termanfaatkan 30 persen dari plafon yang ada, dan begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil, menengah juga baru termanfaatkan 40 persen," kata Presiden.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan pemerintah akan mencari upaya menyelesaikan tantangan peningkatan KUR. "Misalnya apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya. Atau kita tawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya," kata Presiden Jokowi.