Burhanuddin: Orientasi Penanggulangan Korupsi Harus Memberikan Solusi

zamzam

Jakarta, HanTer - Penanggulangan korupsi tidak hanya semata-mata diperlukan langkah-langkah pemberantasan yang bersifat sinergis, komplementer, terintegrasi, dan proporsional, namun orientasi penanggulangannya juga harus dapat memberikan solusi dan manfaat bagi perbaikan sistem.

Hal itu dikatakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam sambutannya pada upacara Hari Anti Korupsi se Dunia tahun 2019 yang dilaksanakan di Kompleks Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (09/12/2019).


Jaksa Agung menekankan perlunya upaya indentifikasi, analisa, sekaligus pemetaan yang komprehensif terhadap akar masalah dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, guna diformulasikan langkah-langkah perbaikan.

“Di samping diperlukannya juga upaya untuk memonitor setiap kebijakan guna melihat tingkat kerawanan akan potensi terjadinya praktik korupsi. Sehingga kedepannya, potensi tindak pidana korupsi dapat diantisipasi dan dicegah,” katanya.


Burhanuddin mengungkapkan, selain persoalan korupsi sistemik, dalam perkembangannya terdapat beberapa persoalan penting yang harus diwaspadai bersama. Modus operandi untuk melakukan kejahatan korupsi saat ini yang sudah sedemikian canggih, karena telah memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Di samping pula persoalan yang berkaitan dengan sikap permisif sebagian besar masyarakat terhadap korupsi, yang turut memberikan andil cukup besar sebagai faktor penghambat signifikan terbebasnya negeri ini dari bahaya perbuatan korupsi.


“Kondisi tersebut, tentunya harus diimbangi dengan adanya kesiapan, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi dari aparat penegak hukum Kejaksaan, serta didukung pula dengan instrumen hukum yang memadai agar upaya pengungkapan kasus korupsi dapat berjalan secara optimal dan kesadaran anti korupsi pada masyarakat dapat terbentuk,” ujarnya.


Jaga Integritas

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan agar tetap menjaga integritasnya dalam melakukan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

“Saya tidak akan pernah menoleransi setiap bentuk perbuatan tercela dan penyimpangan lainnya,” tegasnya.


Menurut Jaksa Agung, saat ini dibutuhkan keteladanan kuat yang dipelopori oleh hadirnya aparatur penegak hukum Kejaksaan yang memiliki konsistensi dan integritas yang mumpuni dalam proses pemberantasan korupsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, tegasnya hendaknya semangat perubahan yang ditularkan dari penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), diharapkan menjadi salah satu ikhtiar yang patut dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menciptakan reformasi birokrasi, yang pada gilirannya dapat mewujudkan institusi Kejaksaan  yang bersih, efektif, efisien, produktif, transparan, akuntabel, dan tepercaya.