Komite I DPD RI Apresiasi Keberadaan Bale Mediasi

Danial
Komite I DPD RI Apresiasi Keberadaan Bale Mediasi
Dialog Komite I DPD RI dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan jajarannya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Komite I DPD RI mengapresiasi keberadaan Bale Mediasi yang sangat menunjang peran pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di NTB.

NTB, HanTer - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama 3 hari pada Senin – Rabu (2 – 4/12) lalu. Dalam kunjungan kerjanya, delegasi Komite I DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik.

Dalam dialog Komite I DPD RI dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan jajarannya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Komite I DPD RI mengapresiasi keberadaan Bale Mediasi yang sangat menunjang peran pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di NTB.

Keberadaan Bale Mediasi selama ini diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018. Dalam Perda tersebut, diatur mengenai peran Bale Mediasi dalam membantu berbagai permasalahan daerah yang ada di masyarakat baik menyangkut masalah perdata maupun pidana.

“Kami mengapresiasi keberadaan Bale Mediasi ini. Semoga di masa yang akan datang keberadaan Bale Mediasi ada di semua wilayah, termasuk sampai ke tingkat desa,” ujar Abdul Kholik yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jateng ini, Kamis (5/12/2019).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, Bale Mediasi bahkan berperan dalam pengembangan kawasan khusus Mandalika. Merespon paparan Gubernur tersebut, Abdul Kholik menyebutkan Komite I DPD RI akan memberikan atensi dalam bentuk kordinasi ditingkat nasional terkait pengembangan Mandalika.

“Namun tetap dibutuhkan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang tentu saja harus menunjukkan perannya dalam pengembangan daerah,” katanya.

Selain membahas soal Bale Mediasi, dalam forum tersebut Komite I DPD RI juga mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat tentang pemberian ijin kepada investor yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

“Dalam kaitan ini, kami masyarakat dan perwakilan dari akademisi mengharapkan Komite I DPD RI dapat melakukan pengawasan secara faktual lapangan dan apabila dipandang perlu mengusulkan adanya perubahan undang-undang terkait permasalahan daerah. Kami minta Komite I DPD RI menggandeng Komite yang lain sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dapat diserap oleh DPD RI secara kelembagaan,” ujar salah satu utusan akademisi yang hadir dalam dialog tersebut.

Dalam kunjungan kerja di hari kedua, delegasi Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik berkesempatan berdialog dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Suhardi Soud dan jajarannya di KPU Provinsi NTB.

Suhardi menjelaskan, saat ini KPU sedang Rapat Pimpinan dengan ketujuh KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 untuk mengidentifikasi berbagai temuan tahap persiapan.
Suhardi melanjutkan dalam paparannya, ketujuh Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020 antara lain Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

“Perlu kami sampaikan disini, tujuh dari sepuluh kabupaten-kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar pemilihan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2020. Sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2020, seluruh Pemkab dan Pemkot yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pembiayaan Pemilihan Serentak,” ungkap Suhardi.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik merespon baik penjelasan dari Ketua KPU Provinsi NTB tersebut. Menurutnya, kunjungan kerja Komite I DPD RI ke NTB ini adalah dalam rangka menyerap aspirasi dari berbagai daerah berkaitan penyelenggaran dan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.