IHW: BPJPH Tidak Siap dan Negara Terbenani Biaya Sertifikasi Halal

Safari
IHW: BPJPH Tidak Siap dan Negara Terbenani Biaya Sertifikasi Halal

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW, H Ikhsan Abdullah, SH, MH mengatakan, saat ini terdapat persoalan yang serius dalam implementasi UUJPH (Undang - Undang Jaminan Produk Halal). Apalagi dunia usaha juga wajib memperoleh sertifikasi halal untuk semua produknya sesuai Pasal 4 dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

 

Sementara pelaku usaha UMKM yang jumlahnya jutaan kurang memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri sertifikasi halal, belum lagi kesiapan LPH lainnya dan kesediaan puluhan ribu Auditor halal yang diperlukan dalam waktu dekat serta infrastruktur organisasi BPJPH yang harus ada di 4 Provinsi.

 

"Ini semua sangat memberatkan anggaran negara, padahal negara sedang tertekan keuangannya karena harus menalangi kerugian BPJS Kesehatan yang mencapai Rp21.16 triliun lebih per Oktober tahun ini," ujar Ikhsan Abdullah saat kunjungan ke kantor Japan Indonesia Economic Consultan Ltd yang berlokasi di Azabu Plaza 1 Chome-2-18 Mita, Minato City, Tokyo, Jeoang, Rabu (4/12/2019).

 

Japan Indonesia Economic Consultan Ltd merupakan lembaga tersebut yang berdedikasi untuk halal consultant dan influence dalam rangka menyongsong Olimpiade Tokyo 2020.

 

Ikhsan memaparkan, kalkulasi Pembiayaan Produk UKM yang wajib disubsidi Negara dengan perhitungan,  sebut saja biaya pendafataran sertifikasi halal kepada UKM ditetapkan Rp. 200 ribu maka nominal per bulan total untuk anggaran sertifikasi UMK adalah Rp. 66 triliun. Sehingga subsidi yang harus ditanggung Pemerintah (90%) yaitu sebesar Rp. 60 triliun.

 

Apabila biaya pemeriksaan dan pengujian produk kepada UKM sebesar Rp. 2.5 juta maka nominal per bulan total untuk UMK adalah sebesar Rp. 833 juta. Sehingga subsidi yang harus ditanggung Pemerintah adalah sebesar Rp. 750 miliar. Apabila biaya pelatihan dan Uji Kompentensi Penyelia halal kepada UKM sebesar Rp. 3 juta maka maka nominal per bulan total untuk UMK adalah sebesar Rp. 60 triliun.  Sehingga subsidi yang harus ditanggung Pemerintah adalah sebesar Rp. 54 riliun.

 

Apabila ditambah estimasi biaya gaji pemeriksa registrasi dan gaji pengawas JPH masing-masing sebesar Rp. 1 triliun maka total beban biaya sertifikasi halal yang harus dikeluarkan pemerintah, adalah sejumlah Rp. 56 triliun. Jumlah tersebut tentu ini sangat membebani keuangan dan anggaran negara, sebagai konsekuensi negara mewajibkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, maka negara wajib membiayai sertifikasi Halal produk UKM.

 

"Sebagai wujud negara hadir, jadi tidak hanya mewajibkan saja, karena pasti akan membebani Pelaku Usaha, khususnya UKM," paparnya.

 

Ikhsan mengungkapkan, para pelaku usaha di klaster ini jumlahnya menurut data statistik dan dari Kementerian Koperasi jumlahnya ada 56 juta UMKM, dengan asumsi UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman sebanyak 40 juta UMKM. Mereka pada umumnya sangat rentan pembiayaan dan diperlukan bantuan dari Pemerintah bukan hanya niaya sertifikasinya akan tetapi pendampingan kepada UKM sangat diperlukan, terutama bila policy mandatori dijalankan.

 

Pada kesempatan ini, Ikhsan mengajak kepada pelaku usaha makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan untuk segera melakukan Pendaftaran Sertifikasi melalui BPJPH dalam rangka menyambut implementasi UU JPH yang mewajibkan sertifikasi halal kepada semua produk yang masuk dan beredar,  sekaligus untuk memastikan kesiapan BPJPH.