Revisi UU ASN Jangan Jadi Pemberi Harapan Palsu

Danial
Revisi UU ASN Jangan Jadi Pemberi Harapan Palsu
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi dalam diskusi yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar diskusi yang mengangkat tema : Revisi UU ASN Jangan jadi 'PHP' Honorer K2.

Jakarta, HanTer - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar diskusi yang mengangkat tema : Revisi UU ASN Jangan jadi 'PHP' Honorer K2.

Harapan bagi ratusan ribu tenaga honorer sejak dahulu kala, seperti diketahui yakni ingin diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tidak ingin nantinya revisi Undang-Undang ASN nantinya tidak berujung Pemberi Harapan Palsu (PHP).

Dalam diskusi ini, diungkap Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memasukkan revisi Undang-undang (UU) No: 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas sebagai tindak lanjuti dari tugas DPR RI 2014-2019 yang belum selesai.

Hal tersebut disampaikan, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi yang menerangkan, DPR RI 2014-2019 mewarisi revisi UU No: 5/2014 tentang ASN yang belum rampung karena pada periode lalu, pemerintah tak kunjung menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada DPR RI yang mengakibatkan pembahasannya menjadi mandeg atau terbengkalai.

"Pasal krusial yang akan direvisi adalah batas usia 35 tahun untuk penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Persoalan ini harus diperjelas agar pegawai honorer Kategori 2 (K2) yang bertahun-tahun mengabdi bisa diakomodir Undang-Undang ASN yang nanti direvisi. Dalam Undang-Undang ASN yang ada, tidak ada perlakuan khusus bagi tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun mereka mengabdi. Sulit bagi mereka yang berumur di bawah 35 tahun,” ujar Achmad, Selasa (3/12/2019).

Lanjutnya, begitu halnya saat pemerintah membuka jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menampung honorer K2, tetap saja tidak membuat honorer K2 otomatis diterima. Pasalnya, jalur PPPK tersebut juga dibuka untuk umum dan tentu saja hal ini berpotensi menyingkirkan para honorer K2 itu. PPPK dibuka untuk umum, berarti tidak ada perlakuan khusus bagi honorer yang sudah lama mengabdi.

Anggota Komisi II DPR yang membidangi aparatur sipil ini sudah mengusulkan revisi UU ASN dan masih menunggu ketegasan pemerintah.

"Mudah-mudahan pemerintah punya semangat yang sama dengan DPR RI,” harapnya.

Di samping Achmad, Anggota Baleg dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Taufik Basari meminta pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memberi solusi jangka pendek untuk menyelesaikan tenaga honorer K2 sembari menunggu revisi UU ASN.

Lantaran hal tersebut, penting untuk menghargai pengabdian mereka yang panjang sebagai tenaga honorer. Selain itu juga agar masalah honorer K2 tidak menumpuk tanpa penyelesaian, dimana pemerintah bisa saja memberi solusi berupa insentif bagi mereka sebelum UU ASN direvisi.

“Sambil berjalan, Pemerintah bisa memberi solusi jangka pendek supaya tidak semakin panjang jumlah honorer. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian agar tak menambah penderitaan para honorer K2,” ujar Taufik.
 

#MPR   #ASN