Buat Kegaduhan, Cabut Peraturan Soal Majelis Taklim

Safari
Buat Kegaduhan, Cabut Peraturan Soal Majelis Taklim

Jakarta, HanTer - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212  Novel Bamukmin mengatakan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim sudah membuat kegaduhan. Peraturan tersebut jelas tidak sejalan dengan pengamalan dari Pancasila. Juga telah melanggar HAM dan UUD 45 pasal 29 ayat 1.

 

"Untuk apa peraturan itu, padahal masih banyak PR yang harus dibenahi oleh Kemenag agar pemerintahan ini mempunyai wibawa. Karena selama ini sudah banyak disorot kasus dugaan korupsi di kementerian itu juga dugaan dana haji yang ingin dipakai untuk pembangunan infrastruktur," ujar Novel Bamukmin kepada Harian Terbit, Selasa (3/12/2019).

 

Novel yang juga menjadi  pembina beberapa majelis taklim meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menarik Menag dari jabatannya. Apalagi kinerjanya yang belum 100 hari ini tidak ada hal yang bermanfaat untuk umat Islam khususnya guna mensejahteraan majelis taklim agar menelorkan generasi generasi rabani serta ber SDM tinggi.

 

Menurutnya, banyak muslimin dan muslimat yang terbina dari hasil aktif dalam kegiatan majelis taklim. Majelis taklim membuat umat Islam menjadi paham dan yang paham menjadi profesional. Juga membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.

 

Oleh karena itu, katanya, Menag harusnya menjaga majelis taklim sebagai aset umat Islam yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat dari pembukaan UUD 45 alinea ke 4.

 

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif mengatakan, tidak semua majelis taklim mau menerima bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu yang dilakukan Menag jangan berlebihan terhadap umat Islam. Menag harusnya cukup menjadi pengayom karena tidak ada majelis taklim radikal.

 

“Yang perlu diawasi adalah Papua yang jelas-jelas radikal. Kapolri juga sudah mengatakan radikal tidak bisa dikaitkan dengan Islam. Oleh karena itu mestinya Menag lebih bijak dalam mengeluarkam peraturan.

 

Urusan Umat

 

Pendiri Masyarakat Majelis Taklim Ustadz Thopan mengatakan, adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 tentang Majelis Takli menunjukan pemerintah ini terlalu mengatur urusan umat. Karena bagaimana mungkin ada orang yang hendak ngaji harus diatur. Tapi hotel - hotel tidak diatur sehingga ada panti pijat dan berbau mesum.

 

"PMA Majelis Taklim ini terlalu jauh mengurusi ranah aktivitas keumatan di akar-rumput yang semestinya dihidupkan secara alamiah dan didorong secara positif sejalan dinamika masyarakat Indonesia yang hidup dalam kegotongroyongan dan paguyuban," tandasnya.

 

Bikin Gaduh

 

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Agama Fachrul Razi mencabut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Menurutnya, aturan itu bukan merupakan kewenangan pemerintah untuk mengaturnya.

 

"Maka PMA itu direvisi atau bahkan saya kira dicabut, karena itu terlalu masuk ke dalam ranah yang bukan kewenangan dari pemerintah, nah itu yang sangat kami sesalkan," kata Ace di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

 

Ace menilai pemerintah melalui Kementerian Agama sudah membuat gaduh karena mengatur kegiatan keagamaan masyarakat melalui peraturan tersebut. Ia menilai pendapat Menteri Agama untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan pendanaan di balik peraturan tersebut tak bisa diterima.

 

"Pertanyaannya, apa selama ini dengan atau tanpa bantuan pemerintah majelis taklim mati? Kan enggak. Justru tetap tumbuh," jelasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Agama telah menerbitkan aturan baru yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta materi ajar.

 

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyatakan aturan tersebut bukan kewajiban, meski pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019 disebutkan majelis hakim harus terdaftar.

 

"Sebenarnya kita tidak mewajibkan," kata Fachrul usai memberikan sambutan di acara Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Sabtu (30/11/2019).