Tak Kunjung Angkat Guru Honorer Jadi PNS, Pemerintah Dinilai Tak Berpihak

sammy
Tak Kunjung Angkat Guru Honorer Jadi PNS, Pemerintah Dinilai Tak Berpihak
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Keputusan pemerintah membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 kerap menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai tidak adil bagi tenaga honorer karena memperkecil peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengungapkan, jalan satu-satunya bagi tenaga honorer agar berstatus tetap adalah mengikuti seleksi CPNS yang diadakan pemerintah.

"Kalau mau jadi PNS, ya harus ikut tes (CPNS), seperti pelamar pada umumnya. Kalau mau cepat. Kalau mau nunggu, waktunya tidak pasti," ungkapnya di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Agus menambahkan, masuknya tenaga honorer ke lingkup pemerintahan biasanya dikarenakan instansi di daerah tersebut memerlukan tenaga kerja. Namun akan terlalu lama jika menunggu seleksi CPNS selesai.

Oleh karenanya, dia mengusulkan kalau pemerintah daerah memberi rekomendasi agar tenaga honorer bisa mengikuti seleksi seperti pelamar pada umumnya.

"Itu kan, biasanya para honorer diangkat sesuai kebutuhan instansi di daerah, jadi harusnya kepala daerah itu mengusulkan agar mereka (tenaga honorer, red) bisa ikut tes," ujar Agus.

Tak Berpihak

Disisi lain, keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil kerap dipertanyakan seiring tak kunjung diangkatnya honorer K2 menjadi PNS (pegawai negeri sipil). Direktur EmrusCorner Emrus Sihombing mengatakan, dalam penyelesaian masalah honorer K2, mestinya pemerintah berlandaskan Sila Kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ia menegaskan, jangan sampai pemerintah berdalih tidak ada anggaran untuk pengangkatan honorer menjadi CPNS. Namun di sisi lain, dengan gampang mengangkat wakil menteri, staf khusus presiden, dan lainnya, yang gajinya puluhan juta.

"Bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, bukankah honorer ini termasuk kelompok masyarakat kecil?," kata Emrus di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan ini menegaskan alasan tidak punya anggaran untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tak bisa diterima akal sehat.

"Jadi, keberpihakan kepada masyarakat kecil ini harus ditunjukkan dalam semua perilaku pemerintah," tambahnya.

Menurut Emrus, Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia sebagaimana Sila Kelima Pancasila harus benar-benar diterapkan secara adil bagi semua masyarakat tanah air.

"Prinsip berpikirnya harus ke sana. Jadi, kalau ada pemerintah atau siapa pun, itu bilang tidak ada anggaran saya pikir tidak bisa diterima akal," jelasnya.

Menurutnya, tenaga honorer ini sudah bekerja bertahun-tahun. Artinya, mereka sudah bisa melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing.

"Saya termasuk yang tidak setuju dengan pemerintah kalau tenaga honorer itu bertahun-tahun tidak diangkat. Jadi, saya mengatakan lebih dari satu tahun honorer ke atas harus mutlak diangkat. Kan sudah profesional," terang Emrus.

#Guru   #honorer   #pns