DPR Minta Peraturan Soal Majelis Taklim Dicabut, Ace: Kementerian Agama Buat Gaduh

Safari
DPR Minta Peraturan Soal Majelis Taklim Dicabut, Ace: Kementerian Agama Buat Gaduh

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Agama Fachrul Razi mencabut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Menurutnya, aturan itu bukan merupakan kewenangan pemerintah untuk mengaturnya.

"Maka PMA itu direvisi atau bahkan saya kira dicabut, karena itu terlalu masuk ke dalam ranah yang bukan kewenangan dari pemerintah, nah itu yang sangat kami sesalkan," kata Ace di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Ace menilai pemerintah melalui Kementerian Agama sudah membuat gaduh karena mengatur kegiatan keagamaan masyarakat melalui peraturan tersebut. Ia menilai pendapat Menteri Agama untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan pendanaan di balik peraturan tersebut tak bisa diterima.

"Pertanyaannya, apa selama ini dengan atau tanpa bantuan pemerintah majelis taklim mati? Kan enggak. Justru tetap tumbuh," kata dia seperti dilansir CNNIndonedia.

Lebih lanjut, Ace menyesalkan pemerintah bertindak secara berlebihan dengan terbitnya peraturan tersebut. Sebab, peraturan itu nantinya memiliki keharusan bagi majelis taklim untuk mendaftarkan kepengurusan dan melaporkan kegiatannya ke pemerintah.

Ace memandang selama ini majelis taklim sudah tumbuh subur di masyarakat tanpa harus diatur atau diintervensi oleh pemerintah. "Kalau pemerintah mengharuskan adanya pendaftaran dan pelaporan dari majelis taklim, tentu itu akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Kok kita kumpul-kumpul mengaji, ibu-ibu ngaji harus daftar ke KUA, menurut kami itu berlebihan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama telah menerbitkan aturan baru yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta materi ajar.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyatakan aturan tersebut bukan kewajiban, meski pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019 disebutkan majelis hakim harus terdaftar.

"Sebenarnya kita tidak mewajibkan," kata Fachrul usai memberikan sambutan di acara Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Sabtu (30/11).

Era Orba

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menilai beberapa kebijakan pemerintah tidak hanya melakukan kekerasan dalam mengekang kebebasan pendapat, tapi belakangan ini justru menjadi bentuk kekerasan politik.

Ia mencontohkan, salah satunya adalah mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019.

Dalam aturan tersebut, Menteri Agama mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri dan mendapat sertifikasi, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta materi ajar.

"Dulu zaman orde baru ada SIM, surat izin mubalig," kata Busyro kepada wartawan saat ditemui di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (2/12).

"Sekarang diulang, diulang dengan sertifikasi, majelis taklim," tambah dia.