Idris Laena: Etika Berpolitik di Tubuh Partai Golkar Harus Dijalankan

Danial
Idris Laena: Etika Berpolitik di Tubuh Partai Golkar Harus Dijalankan
Ketua Fraksi Partai Golkar Ir. H. M. Idris Laena

Jakarta, HanTer - Ketua Fraksi Partai Golkar Ir. H. M. Idris Laena mengatakan, tanpa terasa, sehari lagi tepatnya tanggal 3 - 6 Desember 2019, Perhelatan Akbar Musyawarah Nasional Partai Golkar akan di Laksanakan.

Tentu banyak agenda yang akan di Musyawarahkan, dimana menurut Idris, selain terkait laporan pertanggung jawaban DPP Partai Golkar Periode 2014- 2019 (yang oleh Pengurus DPP sekarang hanya dilaksanakan kurang dari 2 tahun akibat penggantian Ketua umum sebelumnya ditengah jalan).

"Tentu saja, juga akan bermusyawarah untuk menentukan Program Kerja Partai lima tahun kedepan, dan merumuskan rekomendasi organisasi serta biasanya yang Paling menarik adalah, Bermusyawarah Untuk menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Idris Laena, Senin (2/12/2019).

Dijelaskannya, mengacu pada AD/ART partai, maka proses untuk menetapkan Ketua Umum ini harus melalui tiga tahapan, yang terdiri dari Tahap Pendaftaran, Tahap Penjaringan Bakal calon, dan terakhir adalah Tahap Pemilihan.
Sebagai Kader Golkar.

"Saya berpendapat bahwa Golkar sebagai partai terbuka yang selama ini menganut prinsip demokrasi, menurut saya sah-sah saja, jika ada kader yang maju sebagai calon ketua umum, siapapun kader partai Golkar memiliki hak yang sama untuk mengikuti kontestasi," ujarnya.

Namun tentu menjadi berbeda, lanjut Idris jika calon yang maju adalah Pengurus Partai, yang nota benenya pernah menyatakan kesediaannya dan telah membuat fakta integritas untuk membantu Ketua Umum menjadi pengurus, maka seyogyanya jika menyatakan akan maju dalam kontestasi, dan menantang ketua umum yang telah memberi kepercayaan, maka seharusnya saat mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum, maka etikanya harus mengundurkan diri dari jabatannya, baik sebagai Pengurus Partai maupun jika sebagai Anggota DPR/MPR maka mundur juga dari jabatannya sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan atau Alat Kelengkapan Majelis.

"Karena alat kelengkapan tersebut adalah perpanjangan Partai di Parlemen. Saya kira etika ini harus ditumbuh kembangkan, agar semua kader memahami betul bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan oleh partai khususnya oleh Ketua Umum yang memberi kepercayaan, maka wajib untuk disukseskan," paparnya.

Idris Laena menambahkan, PDLT, Prestasi-Dedikasi-Loyalitas dan Tidak tercela, adalah Prinsip Partai yang selalu dipahamkan kepada Setiap kader. Karena itu jelas, untuk bisa mencapai jenjang tertentu perlu berprestasi, namun dedikasi terhadap organisasi juga selalu ditekankan.

"Barangkali yang menarik adalah soal loyalitas, menurut saya ini adalah prasyarat dari ketua umum kepada pengurus untuk harus dilaksanakan, karena kalau tidak loyal terhadap ketua umum yang memberi kepercayaan, maka bagaimana mungkin ikut berjuang untuk mensukseskan program yang harus dilaksanakan oleh ketua umum," ulasnya.

Tidak hanya itu, "Jangan lupa, bahwa sampai laporan pertanggung jawaban ketua umum diterima dan disahkan kemudian dinyatakan demisioner dalam Munas, maka tanggung jawab kepengurusan masih ada di tangan ketua umum," pungkas Idris Laena.