BPJAMSOSTEK Pluit Lindungi Anggota PCNU di Kepulauan Seribu

Arbi
BPJAMSOSTEK Pluit Lindungi Anggota PCNU di Kepulauan Seribu
Anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Kepulauan Seribu usai mengikuti sosialisasi program dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Sabtu (30/11). Foto: Dok-BPJAMSOSTEK

Jakarta, HanTer – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Jakarta Pluit menggelar sosialisasi program dan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Madrasah Aliyah Pulau Tidung Kepulauan Seribu, Sabtu (30/11/2019).

Sosialisasi bertajuk ‘Perluasan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kepulauan Seribu’ itu diikuti oleh anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan pekerja-pekerja di Kepulauan Seribu.

“Ini sosialisasi pertama dilakukan di Pulau Tidung, yang akan disusul sosialisasi berikutnya di setiap Kepulauan Seribu. Dengan pelopor kepesertaan pertama anggota PCNU Kepulauan seribu,” kata Iddial chaniago, PPS Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Pluit dalam kesempatan itu.

Dalam kesempatan itu, Iddial mengajak para anggota PCNU dan pekerja di Pulau Tidung, khususnya di Kepulauan Seribu untuk menjadi peserta agar terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program yang dijalankan BPJAMSOSTEK itu mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Ia menjelaskan, JKK dan JKM menjadi dua program utama yang harus diikuti oleh peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Iuran yang dikenakan sangat terjangkau sebesar Rp16.800 per peserta setiap bulannya.

Dalam program JKK, setiap peserta yang mengalami kecelakaan kerja segala biaya pengobatannya akan ditanggung BPJAMSOSTEK tanpa batasan biaya hingga sembuh. Apabila meninggal dunia akibat kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan senilai 48 gaji atau pendapatan yang dilaporkan ke BPJAMSOSTEK.

Sementara untuk program JKM, manfaat yang diberikan adalah santunan kematian senilai Rp24 juta kepada ahli waris dan beasiswa bagi satu anak yang ditinggalkan. “Program ini bukti bahwa negara hadir untuk melindungi setiap masyarakat, khususnya pekerja dari risiko-risiko pekerjaan yang berpotensi muncul dikemudian hari,” pungkasnya.