Pemuda Desa Desak Mabes Polri Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu

Safari
Pemuda Desa Desak Mabes Polri Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu

Jakarta, HanTer -  Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Dana Desa berunjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta. Mereka mendesak Mabes Polri untuk menetapkan tersangka Bupati Taliabu Aliong Mus atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Pulau Taliabu.

 

Koordinator aksi M. Frans mengungkapkan, kasus yang berlangsung sejak 2017 menguak setelah ditemukan kwitansi pemotongan dana desa. Pemotongan dana desa tersebut dilakukan oleh Kantor Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu. Uang yang dipotong senilai Rp60 juta setiap desa..Jumlah desa di Kabupaten Pulau Taliabu ada 71 desa dari 8 kecamatan, sehingga total kerugian negara diperkirakan Rp4,26 miliar.

 

"Dana desa terdistribusi ke beberapa oknum instansi dengan pembagian untuk rekomendasi camat pada 8 Kecamatan, Kepala BPMD yang kini menjabat Sekda Kabupaten Pulau Taliabu Salim Ganiru, Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Agumaswaty Toyib Koten, dan Bank BRI unit Bobong," ucap Frans di depan Museum Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

 

Frans menuturkan, pemotongan dana desa tersebut terjadi pada pencairan dana desa tahap satu pada tanggal 6 Juli 2017, dengan cara ditransfer ke CV. Syafaat Perdana. CV. Syafaat Perdana merupakan badan usaha milik pejabat pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu tepatnya Kepala Bidang Perbendaharaan dan Khas Daerah, Kabupaten Pulau Taliabu Agumaswaty Toyib Koten.

 

Penuntasan dana desa tersebut juga pernah disuarakan mahasiswa dan LSM. Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanjung Una (HIPMATU) Cabang Ternate juga telah melaporkan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Agusmawati T. Koten ke KPK dengan bukti laporan nomor 322.

 

Selain itu Komite Pemuda dan Mahasiswa Maluku Utara (Kompas Malut) juga meminta KPK untuk menindaklanjuti dan menetapkan Aliong Mus sebagai tersangka dalam kasus pemotongan dana desa Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017.

 

Sedangkan Front Perjuangan Pemuda Taliabu Anti Korupsi (FPPTAK), menggelar aksi di depan Markas Komando (Mako) Polda Maluku Utara mendesak aparat penegak hukum untuk segera menjemput paksa Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus.

 

Saat ini penyidik DitReskrimsus Polda Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan jilid III di ruang unit Reskrim Mapolsek Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), Maluku Utara berdasarkan Surat panggilan nomor: S.Pgl/70/II/2018/ DitReskrimsus, Laporan Polisi (LP) nomor. Pol: LP/39/K/XI/2017/Malut/SPKT, 6 November 2017. dan Surat Perintah penyidikan (Sprindik) nomor SP.Sidik/23/XI/2017 ditreskrimsus, 7 November 2017.

 

Pihak-pihak yang di periksa antara lain, para kepala desa dan mantan Kepala BPMD (Sekarang Sekda Kabupaten Pulau Taliabu) Salim Ganiru. Sementara Aliong Mus, Bupati Pulau Taliabu sudah berulang kali tidak hadir untuk dimintai keterangan.

Dari pemeriksaanDirektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda) Maluku Utara

Kombes (Pol) Masrur akhirnya menetapkan Agumaswaty Toib Koten, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017 pada tanggal 26 Agustus 2018.