Kebijakan Menko Luhut Terkait Ekspor Bijih Nikel Diprotes 

Sammy
Kebijakan Menko Luhut Terkait Ekspor Bijih Nikel Diprotes 

Jakarta, HanTer - Kebijakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait ekspor bijih mentah nikel dianggap telah mencederai kedaulatan Indonesia. Bahkan, dinilai tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang.

Diketahui awalnya, pemerintah melarang ekspor bijih mentah nikel sampai 2022 dalam rangka pembangunan smelter dan peningkatan kualitas nikel Indonesia. Namun, Luhut mempercepatnya hingga 1 Januari 2020, dan kemudian dipercepat kembali pada tahun ini.

Luhut yakin, percepatan batasan larangan ekspor itu seiring dengan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) di Tanah Air, sehingga bijih nikel itu bisa diserap pasar domestik.

Pengamat Pertambangan dari Center For Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUS) menyayangkan rencana pemerintah untuk mempercepat larangan ekspor bijih nikel dari jadwal semula pada 2022. Karena, seolah-olah tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang dan ada kesan mengikuti tekanan kelompok tertentu.

"Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi permasalahan yang dihadapi pengusaha nasional untuk mewujudkan hilirisasi. Kebijakan ini telah gagal pada tenggat waktu yang ditetapkan yakni tahun 2014, 2017 dan 2022 yang juga berpotensi gagal," kata Direktur CIRUS Budi Santoso di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurut Budi, selama ini ada beberapa kesulitan pengusaha tambang nasional dalam membangun smelter mulai dari perizinan, teknikal (sumberdaya dan cadangan), infrastruktur, keuangan dan pasar yang secara praktik bisnis tidak memungkinkan bisa dicapai hanya dalam kurun waktu 5 tahun.

Pemerintah, kata dia, harus dapat mengurangi atau meringankan beban tersebut atau memberi kelonggaran waktu lebih fleksibel untuk memenuhi rencana sesuai dengan praktik umum kegiatan usaha dan tidak 'tertipu' proposal yang hanya di atas kertas.

Ia mengatakan, fakta yang dialami pengusaha nasional yang akhirnya menjadi mitra minoritas seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan nasional.

"Bukan malah sebaliknya. Hanya karena tujuan pembuatan smelter," terang Budi.

Adapun dalam praktiknya bijih nikel yang dipasok ke pabrik smelter dibeli dengan harga di bawah harga pasar internasional. Sehingga, secara tidak langsung pemilik smelter sudah menikmati keuntungan berlipat yaitu marjin harga dengan pasar internasional dan biaya pengapalan.

Oleh karena itu, lanjut Budi, pihaknya memberi beberapa masukan kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Serta, memberi dorongan dan menunjukan keperpihakan kepada pengusaha nasional.

Pertama, kata Budi, dengan melakukan evaluasi kegagalan perusahaan nasional membangun pengolahan dan pemurnian, serta mengurangi faktor penghambat seperti perizinan, teknikal, infrastruktur, teknologi, keuangan dan pasar.

Ya kedua, lanjutnya, meninjau kembali konsep hilirasi yang mengikat dengan Izin Usaha Pertambangan untuk lebih mendorong ke produk hilirnya atau ke industri.

"Ketiga, mempercepat ditetapkannya kebijakan mineral dan batubara (minerba) nasional sebelum melakukan perubahan undang-undang ataupun peraturan," ungkapnya.

Dan yang keempat, kata Budi, menjamin smelter yang sudah beroperasi membeli bijih nikel tidak melalui perantara sehingga harga jual dari pemilik tambang kepada smelter mendekati harga pasar internasional.

Selain itu, kata dia, Pemerintah juga harus mempertimbangkan masalah kegiatan ekonomi regional (daerah, red) yang masih mengandalkan kegiatan tambang.

"Sehingga tidak terjadi keresahan sosial apabila terjadi penghentian produksi karena tidak dapat menjual hasil tambangnya," ungkapnya.

Pengaruh Tiongkok

Kebijakan Menko Luhut terkait ekspor bijih mentah nikel juga dinilai memenangkan Tiongkok dalam persaingan mobil dunia. Hal itu diungkapkan oleh Pakar Ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Ia mengatakan, sejauh ini Jepang, Jerman dan Tiongkok merupakan tiga negara yang bersaing tajam di industri mobil. Di tiga negara itu, mereka bersaing dalam menghimpun nikel sebagai bahan baku baterai mobil.

"Tiongkok sendiri sudah menerapkan electric vehicle-nya pada 2025 itu 35%. Itu berarti Tiongkok harus segera membutuhkan baterai. Kalau dia mau baterai litium, dia butuh nikel sesegera mungkin. Artinya kebijakan tersebut membenarkan ekspor nikel ke Tiongkok, itu sedang menolong Tiongkok memenangkan persaingan antara Jepang dan Jerman," kata Ichsanuddin, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ichsanuddin memastikan, di tengah-tengah persaingan tidak sehat antarnegara dan antarkoorporasi saat ini, hanya negara yang dieksplorasi sumber daya alamnya secara mentah yang selalu merugi. Dalam hal perebutan bijih mentah nikel ini, Indonesia yang merugi apabila mengekspor ke Tiongkok.

"Kesimpulannya kebijakan Menko Kemaritiman dan Investasi bukan sekadar menguntungkan Tiongkok, tetapi merugikan Indonesia. Sekarang pertanyaan kenapa Luhut bisa mengeluarkan kebijakan seperti tadi? Ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk mengokohkan keberadaan Tiongkok di panggung internasional," jelas dia.

Dirinya juga menilai kebijakan politikus Golkar itu juga membuat lesu penambang nikel berkalori rendah dan berkalori tinggi. Penambang nikel yang berkalori rendah di bawah 11% pasti tidak mau membangun smelter dan mengelola nikel mentah. Pada akhirnya bijih mentah nikel dengan kisaran kalori 11% dijual murah, padahal masih bisa dikelola sebagai litium yang baik

"Yang rugi Indonesia karena enggak dapat nilai tambah. Itu dari aspek kebijakan tidak adil," kata dia.

Disisi lain, kebijakan larangan ekspor juga dianggap membuktikan inkonsisten pemerintah. Sebab, penambang yang sudah membangun smelter dengan modal besar harus merugi sebelum produksi terjadi.

Ichsanuddin melihat, kebijakan itu membuat iklim investasi di Indonesia tidak memiliki kepastian. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Bank Dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang inkonsistensi terhadap investor karena anomali kebijakannya.

"Itu Bank Dunia lagi-lagi menyebut kita sulit dipercaya investor karena tidak konsisten. Jadi walaupun kita buka pintu lebar-lebar buat investor ketika kebijakannya tidak konsisten, kita dibilang sebagai negara yang sulit dipercaya," jelasnya.

Bersihkan Kartel

Sementara itu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia kembali melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR Kamis (28/11/2019) siang. Mereka meminta pemerintah agar segera membersihkan proses tata niaga nikel di Indonesia yang diduga kuat tengah dikuasai oleh kartel/mafia.

Adapun salah satu modus yang dilakukan kartel/mafia nikel melalui surveyor surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter. Dalam proses itu, pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy.

Selain itu para mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait pelarangan ekspor bijih nikel yang dinilai sarat akan kolusi, korupsi dan nepotisme serta berpotensi merugikan negara dan penambang lokal hingga triliyunan rupiah.

Rahmat Pakaya dalam orasinya menyampaikan bahwa pelarangan ekspor nikel akan menelantarkan 26 smelter yang masih dari proses pembangunan, karena pemilik smelter berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah <1,7%. Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan smelter.

"Jangan siksa anak bangsa sendiri demi kepentingan asing," ujar Rahmat.

Kondisi ini akan melanggengkan mafia/kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel. Penetapan 'harga kesepakatan' bijih nikel USD 27-30/WMT yang disampaikan Kepala BKPM patut diduga merupakan titipan dari pemilik smelter asing. Selama ini smelter berada di zona nyaman dengan mudah membeli bijih nikel kadar >1,8% dengan harga sangat murah di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85.

Koordinator lapangan Dony Manurung menyebutkan bahwa hari ini sudah yang ke 7 kalinya mereka turun aksi dan sudah sempat diterima beraudiensi dengan pihak DPR, namun hingga saat ini belum ada tindakan jelas dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.

"Hari ini merupakan aksi yang ke 7, minggu lalu ada sekitar 1000 mahasiswa datang ke tempat ini dan sempat diterima perwakilanya oleh DPR, namun hingga saat ini belum ada langkah nyata dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan kami," terangnya.

Dony mengatakan, salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta DPR untuk segera membentuk PANSUS untuk memberantas para kartel/mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia, meminta Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan investigasi terkait banyaknya pekerja asing asing asal Tiongkok melebihi jumlah pekerja lokal, serta meminta KPK untuk menyelidiki kebijakan kepala BKPM terkait pelarangan ekspor bijih nikel.

"Kemarin kami sudah diterima sama pak Rusda Mahmud dari komisi VII, katanya mau dukung kami, tapi saat ini blm terlihat langkah kongkrit dari pihak DPR untuk membentuk PANSUS yang kami minta" ungkap Dony.

#Luhut   #ekspor   #nikel