Pemerintah Diminta Turun Tangan Terkait Persoalan PT. KBN dengan PT. KCN

Oni
Pemerintah Diminta Turun Tangan Terkait Persoalan PT. KBN dengan PT. KCN

Jakarta, HanTer - Sinergi Kawal BUMN menyoroti berlarutnya persoalan sengketa lahan Pelabuhan Marunda antara PT. Kawasan Berikat Nusantara (BUMN) dengan PT Karya Citra Nusantara. Persoalan yang muncul karena upaya menguasai lahan yang merupakan milik negara, berpotensi merugikan negara apabila tidak segera diselesaikan.

Juru Bicara Sinergi Kawal BUMN Willy Kurniawan  dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (29/11/2019) mengatakan, KBN mengalami kerugian akibat perjanjian konsesi penggunaan wilayah usaha hingga Rp1,82 triliun antara PT. KBN dengan PT KCN. Nilai kerugian ini menurutnya sebagaimana audit BPKP yang dilakukan tahun 2017.

"PT. KBN mengalami kerugian akibat perjanjian konsesi penggunaan wilayah usaha hingga 1,82 triliun rupiah antara PT. KBN dengan PT KCN. Nilai kerugian ini sebagaimana audit BPKP yang dilakukan tahun 2017," ujar Willy.

Sejak 2015 hingga 2018, ungkap Willy, PT. KCN tak melakukan RUPS dan melaporkan keuangan perusahaan. Ini menjelaskan ada masalah manajemen perusahaan. 

Oleh karena itu, nilai dividen yang diterima PT. KBN sejak 2004 hingga 2019 baru senilai 3,1 miliar. "Sejak 2015-2018, PT. KCN tak melakukan setoran dividen kepada PT. KBN yang menjadi kewajiban kepada pemegang saham," ungkapnya.

Willy mengatakan, terkait wacana PT. KBN menghambat investasi tol laut, Sinergi Kawal BUMN menilai opini tersebut sesat dan menyesatkan. "Kondisi yang sebenarnya adalah PT. KBN berjuang meyelamatkan aset negara berupa lahan Pelabuhan Marunda dari upaya perampasan," kata dia.

Lebih lanjut Willy menerangkan, upaya ini dilakukan dengan gugatan yang diajukan PT. KBN untuk membatalkan Perjanjian Konsesi No. HK.107/1/9/KSOP. MRD-16 dan No.001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 yang dilakukan secara tidak sah oleh PT. KCN.

"Berdasarkan riset yang kami lakukan, Sinergi Kawal BUMN berkesimpulan bahwa terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 yaitu pengalihan status dan kepemilikan atas Pier I, II dan III oleh PT KCN dengan konsesi sebagaimana tersebut diatas," terang dia.

Sinergi Kawal BUMN juga telah menyurati Menteri BUMN Erick Thohir agar dapat menuntaskan persoalan antara PT KBN dengan PT KCN agar negara tak kehilangan aset serta kerugian yang semakin besar atas pemanfaatan lahan milik negara untuk keuntungan PT KCN.

Dalam surat itu, Sinergi Kawal BUMN menjelaskan jika inti permasalahan Perusahaan BUMN PT. KBN-Persero dengan Perusahaan Swasta PT. Karya Citra Nusantara (PT. KCN) adalah Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 antara PT. KCN dengan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda.

Untuk itu, Menteri BUMN diminta untuk turun tangan langsung menyelesaikan permasalahan asset bangsa dan negara tersebut.

Sinergi Kawal BUMN meminta pemerintah tak terburu-buru mengambil keputusan terkait persoalan pelabuhan Marunda sebagaimana informasi yang kami dapat akan ada rencana groundbreaking Pelabuhan Marunda. "Jika persoalan pokoknya tak terselesaikan, hal ini hanya akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah khususnya Kementerian BUMN. Yang kami harapkan agar seluruh persoalan antara PT KBN dengan PT KCN tuntas, negara tak dirugikan aset negara terselamatkan," paparnya.