Diduga Sarat Praktik Korupsi, KPK Ditantang Telisik Pengadaan Kapal Di Kemenhub

Sammy
Diduga Sarat Praktik Korupsi, KPK Ditantang Telisik Pengadaan Kapal Di Kemenhub
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Proyek pengadaan kapal di lingkaran Pemerintah Pusat diduga sarat akan praktik korupsi. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan tahun ini sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Melihat fakta ini, dua lembaga swadaya masyarakat (LSM), Jokowi Watch dan Kawal Uang Rakyat Indonesia (KURI) menantang KPK berani menelisik pengadaan kapal di lembaga pemerintah lainnya yang menggunakan APBN.

Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus mengatakan, Kementerian Perhubungan diketahui banyak melakukan pengadaan kapal setiap tahunnya.

"Dari data yang kami miliki, PT DRU merupakan salah satu perusahaan penyuplai kapal di Kemenhub," kata Tigor melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Karena itu, Tigor mendorong KPK untuk turut ikut menelisik puluhan paket proyek pengadaan kapal yang dimenangkan PT DRU di Kemenhub dengan nilai triliunan rupiah.

Tigor juga mengaku geram karena pengadaan kapal dan perlengkapannya di Kemenhub sudah seperti menjadi milik kelompok tertentu.

Sementara itu, Koordinator KURI, Leonardus Pasaribu membeberkan bahwa pengadaan kapal di Kemenhub selama ini hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja, salah satunya PT DRU. 

"Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2019, PT DRU sudah memenangkan tender sebanyak 63 paket di Kemenhub. Nilainya bervariasi. Mereka ambil yang kecil juga yang besar. Dari nilai miliaran sampai ratusan miliar mereka menangkan," ungkap Leonardus.

Lebih lanjut Leonardus menerangkan, sejumlah perusahaan yang selama ini memenangkan tender pengadaan kapal di Kemenhub, antara lain PT PM, PT DTPS, PT MOS, PT CS, PT CMS, PT MB, PT OS, PT JMI, PT BA, PT SM dan PT ASI.

Untuk diketahui, kerugian keuangan negara dalam korupsi pengadaan kapal di Dirjen Bea Cukai diperkirakan mencapai Rp117 miliar. Sementara, di Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar Rp61 miliar.

Ironisnya, kasus korupsi pengadaan kapal di Dirjen Bea Cukai dan Kementerian KKP melibatkan satu perusahaan yang sama, yakni PT DRU.