Skuter Listrik Harus Dibatasi Demi Keamanan dan Keselamatan

Safari
Skuter Listrik Harus Dibatasi Demi Keamanan dan Keselamatan
Ilustrasi skuter listrik

Jakarta, HanTer - Keberadaan skuter listrik yang lalu lalang di jalan raya dan kawasan umum  menjadi persoalan baru di DKI Jakarta. Alih-alih sebagai kendaraan alternatif, kendaraan bermotor kategori kecepatan rendah itu mulai memunculkan korban. Tanpa regulasi maka jumlah skuter listrik kini kian bertambah merambah ke jalanan umum. Berhadapan langsung dengan kendaraan umum roda empat dan roda dua serta kendaraan pribadi.

"Kehadiran regulasi pembatasan skuter listrik didukung oleh 81,8% masyarakat DKI Jakarta," kata Ketua Tim Peneliti Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) Rumayya Batubara, dalam diskusi “Quo Vadis Aturan Skuter Listrik” di Jakarta, Kamis (28/11/2019). 

Rumayya menuturkan, dari penelitiannya juga diketahui bahwa keberadaan skuter juga bukan hanya mengganggu pengendara kendaraan bermotor resmi, tapi pejalan kaki juga semakin resah. Walaupun masih ada manfaat dari skuter tapi masyarakat mendukung segera terbitnya peraturan skuter. Apalagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

"Ini penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna skuter dan pengguna jalan lain, untuk alat angkut pribadi,” paparnya.

Rumayya menjelaskan, berdasar hasil riset yang berjudul “Persepsi Masyarakat di DKI Jakarta tentang Penggunaan Skuter Listrik di Jalan Raya dan Trotoar”, sebagian besar masyarakat DKI menolak penggunaan skuter listrik. Riset menyebutkan hanya 24,6% yang mendukung penggunaan alat angkut jenis ini, sisanya menolak. Salah satu faktor yang menyebabkan penolakan ini terkait ketertiban. Selain itu, 81,7% responden menganggap penggunaan skuter listrik tidak tertib. 

Hal ini senada dengan rencana Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan peraturan terkait skuter listrik dalam waktu dekat dalam rangka menertibkan penggunaan skuter serta memastikan prinsip keamanan dan keselamatan menjadi prioritas dalam penggunaan serta penyewaan skuter listrik. Berdasarkan motif atau tujuannya, sebesar 65,2% harapan responden menyatakan penggunaan skuter listrik sebagai sarana rekreasi atau bermain saja. Sebesar 34,8% lainnya dimanfaatkan sebagai sarana alternatif untuk menuju kantor dan pusat perbelanjaan.

"Sebanyak 65,2% masyarakat DKI Jakarta juga mengungkapkan penggunaan skuter listrik disalahgunakan di lokasi yang tidak semestinya antara lain jalan raya, trotoar pejalan kaki, dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)," jelasnya.

Lebih lanjut Rumayya mengatakan, dari  penelitian yang melibatkan 1.000 pengguna jalan di DKI Jakarta ini juga diketahui kehadiran skuter listrik juga menuai tantangan karena merupakan kendaraan bermesin sehingga bisa membahayakan pejalan kaki. Sebanyak 67,5% pejalan kaki di trotoar merasa terganggu dan terancam akibat faktor keamanan dan perilaku pengguna skuter listrik.

Sementara, Executive Director Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, menilai layanan skuter listrik merupakan produk sebuah platform transportasi online yang bertujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu pemanfaatan skuter listrik harus dibatasi di daerah tertentu. Seperti misalnya terbatas di objek wisata, di dalam kawasan kampus, dan lain sebagainya.

“Industri seperti ini tujuannya bukan untuk membantu mobilitas masyarakat, tetapi memanfaatkan kebutuhan rekreasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Apakah skuter listrik bisa memenuhi kebutuhan mobilitas tanpa ada yang dirugikan? Kalau tidak bisa, jadi tidak relevan lagi dalam urusan membantu mobilitas masyarakat,” paparnya.

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menurut Elisa lebih baik meningkatkan konektivitas moda angkutan umum di ibu kota saja, ketimbang harus repot mengawasi penggunaan skuter listrik di jalan raya atau tempat umum lain yang membahayakan masyarakat. Karena keberadaan skuter listrik juga tidak relevan untuk membantu mobilitas masyarakat Jakarta.

Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia),Tulus Abadi, menyampaikan catatan terkait penggunaan skuter listrik yang sudah memakan korban jiwa.  YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik sebelum meluas menjadi masalah/wabah baru. 

YLKI mendukung Dishub DKI Jakarta yang akan mengatur hal ini agar secara cepat disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Poin-poin krusial yang perlu diatur, antara lain; perizinan yang ketat, pentarifan, dan juga jaminan asuransi. 

YLKI meminta dan mendesak para pihak yang menyewakan skuter listrik untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter tersebut telah paham hal ihwal terkait rambu-rambu lalu lintas dan aspek yang lebih detail, terutama dari sisi keselamatan. 

Tulus membandingkan betapa pentingnya edukasi berkendara di jalan raya. Sebagai contoh, 40 persen pengguna sepeda di Belanda telah mendapatkan edukasi sejak dini terkait aspek keselamatan dalam berlalu lintas menggunakan sepeda. Data Forbes dan Statista berdasarkan riset University of California, Los Angeles yang diterbitkan dalam jurnal medis JAMA Network Open mengungkapkan potensi cidera fatal akibat penggunaan skuter listrik.