KPK Bidik Tersangka Baru Dari Unsur DPRD Dalam Kasus Suap PLTU Kab Cirebon

Sammy
KPK Bidik Tersangka Baru Dari Unsur DPRD Dalam Kasus Suap PLTU Kab Cirebon
Saut Situmorang (ist)

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami berkas penyidikan dalam pengembangan kasus tindak pidana korupsi suap terkait perizinan PT Cirebon Energi Sarana. Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, tim penyidik masih mendalami berkas tersebut. Dan, tidak menutup kemungkinan ada nama tersangka baru dalam kasus itu.

"Belum, masih yang kemren aja, yang kita bacakan itu. Belom ada perkembangan ya. Kita masih mendalami," kata Saut di Kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Terkait dengan proses penyelidikan kasus tersebut, Saut mengaku bahwa pihaknya belum bisa memastikan kapan akan menetapkan tersangka baru dalam kasus itu.

"Belom tau, biasanya kan nanti penyidik dulu. Laporan dulu, mereka (penyidik, red) mengembangkan kalo ada tersangka baru pun, kita harus paparkan di internal terlebih dulu," ujarnya.

Saut juga menerangkan, terkait tersangka dari pihak swasta dalam kasus suap itu pun dirinya belum mengetahui proses pengembangannya sudah sejauh mana.

"Nah, aku belom tau pengembangannya yah, entar aku liat dulu lah yah. Tapi kalau memang kita bisa mengembangkan nanti pasti kita mengembangkan," pungkasnya.

Saut menegaskan, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam kasus apapun dan akan segera mengembangkan setiap kasus jika sudah memiliki bukti-bukti yang kuat.

"Yah, gak seperti yang dibilang orang-orang, itu KPK tebang pilih, tebang pilih (kasus, red). Kita gak kenal tebang pilih lah, kalo memang bisa dan itu buktinya kuat kita akan kembangkan," tegas Saut.

Aktivis Anti Korupsi sekaligus Praktisi Hukum M Sofyan, SH mengatakan, logika hukum akan terpenuhi jika KPK menetapkan tersangka baru dari unsur legislatif.

"Kasus suap inikan terkait perubahan rencana tata ruang dan tata wilayah jadi sudah seharusnya tersangka selain SUN dan dua orang swasta tersebut ada juga dari pihak DPRD, perubahan RT-RW itu harus persetuahuan DPRD, ini logika hukumnya," tegas Sofyan di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Untuk diketahui, KPK telah mengantongi keterangan dari sejumlah saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan suap kepada mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra yang menjerat GM Hyundai Enginering Construction (HDEC), Herry Jung dan Direktur PT King Properti, Sutikno. 

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, dari total 32 orang saksi yang sudah diperiksa, salah satunya merupakan Ketua DPRD Cirebon periode 2014-2019, Mustofa yang pada periode 2019-2024 terpilih menjadi anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.

#Suap   #pltu   #cirebon   #kabupaten   #kpk   #dprd