Minta Hak Tanah, Ratusan Warga Jati Karya Kota Bekasi Geruduk MA

Safari
Minta Hak Tanah, Ratusan Warga Jati Karya Kota Bekasi Geruduk MA

Jakarta, HanTer - Sekitar 200 warga Kampung Kali Manggis RT 01/03, Jati Karya, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, mendatangj Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut agar MA membatalkan Peninjauan Kembali (PK) II 815 PK/Pdt 2018 yang diajukan oleh Heru Masongko dan kawan - kawan, karena surat - surat yang diajukan mereka terbukti palsu.

H Dani Bahdani, SH, kuasa hukum warga Kampung Kali Manggis Jati Karya Kota Bekasi mengatakan, PK II tersebut diajukan para narapidana karena terbukti menggunakan surat palsu untuk menggugat hak tanah warga warga Kampung Kali Manggis Jati Karya Kota Bekasi. Gugatan mereka juga telah dikalahkan oleh keputusan Pengadilan Bekasi dengan nomor 199/pdt.G/2000/PN.Bekasi.

"Mereka sudah kalah dan sertifikat sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Tapi mereka tanpa peri kemanusiaan membongkar rumah warga di saat warga sedang tidur," ujar H Dani di depan Gedung MA, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Menurut H Dani, saat Menteri Pertahanan (Menhan) dijabat Ryamizard Ryacudu dalam rapat dengan Tim 12 yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tanah menyatakan jika tanah Jati Karya milik masyarakat maka harus kembalikan. Tapi Tim 12 diduga ditunggangi oknum yang mengaku membebaskan tanah Jati Karya tahun 1974. Padahal surat - surat pembebasan tanah tersebut diduga kuat palsu. 

"Karena pemilik tanah sudah meninggal dunia sejak tahun 1942 sampai 1972," ungkapnya. 

Dani pun berharap dengan diangkatnya Prabowo Subianto menjadi Menhan maka dapat menyelesaikan permasalahan tanah yang dimiliki 600 warga. Apalagi kepemilikan tanah oleh 600 warga juga telah dikuatkan oleh keputusan PN Bekasi dan PK Mahkamah Agung (MA). Sehingga kepemilikan tanah Jati Karya oleh 600 warga adalah sah.

H Dani mengungkapkan, sebelumnya untuk menuntut hak tanah tersebut warga Kampung Kali Manggis Jati Karya Kota Bekasi telah mengadu ke berbagai instansi dan lembaga. Di antaranya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mabes TNI dan Ombusman, DPR, MA, KPK, KY, dan Komnas HAM.

Dalam aksinya di Gedung MA warga juga membawa poster dengan tulisan : "KAMI MOHON KEPADA PRESIDEN R.I BAPAK H. IR. JOKO WIDODO YANG PRO RAKYAT DAPAT BERKENAN
MEMERINTAHKAN KEPADA PANGLIMA TNI BESERTA JAJARANNYA UNTUK TAAT HUKUM SERTA TIDAK MAIN HAKIM SENDIRI MEMBONGKAR BANGUNAN / WARUNG MILIK RAKYAT YANG BERADA DI ATAS TANAH MILIK MASYARAKAT JATIKARYA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA NO.199/PDT.G/2000/PN.BKS.

GARA – GARA BRIGJEN TNI ROBERTUS DONATUS NDONA MENJABAT DANDENMA BANGUNAN MILIK KAMI TELAH DI BONGKAR PAKSA OLEH KAPTEN TNI ACEP WAWAN SETIAWAN DKK

WAHAI MENHAN RI DAN PANGLIMA TNI… MOHON MEMATUHI PUTUSAN PROVISI DAN POKOK PERKARA NO.199/PDT.G/2000/PN.BKS 
YANG MELARANG KEPADA KEPADA KEMHAN RI DAN PANGLIMA TNI UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APAPUN BAIK YANG AKAN MAUPUN YANG SEDANG BERJALAN DI ATAS TANAH SENGKETA

Permasalah tanah yang dimiliki 600 warga itu berawal ketika tahun 2000 PT Wijaya Perdana melakukan pembangunan rumah di tanah warga tersebut. Merasa haknya dirampas maka warga mengajukan gugatan ke PN Bekasi. Tahun 2001 PN Bekasi memutuskan tanah tersebut milik warga Jati Karya dan dikuatkan dengan PK dari MA.  

Tapi tiba-tiba pertengahan tahun 2019 sebagian tanah milik warga Jati Karya tersebut dipagar oleh TNI. Selain itu juga TNI menyurati warga yang ada di dalam pagar untuk melakukan pembongkaran. Surat perintah bongkar ditandatangani oleh Dandenma Mabes TNI Brigjen TNI Ribert N Dnona. Sementara pelaksana pembongkara adalah Kapten inf Acep Wawan Setiawan yang menjabat sebagai Kaurlif Sipam Mabes TNI.