MPR Sosialisasi Empat Pilar dan Bakal Perjuangkan 3 Potensi Gorontalo

Danial
MPR Sosialisasi Empat Pilar dan Bakal Perjuangkan 3 Potensi Gorontalo
Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam acara sosialisasi 4 Pilar di Kabupaten Gorontalo Utara

Gorontalo, HanTer - Sebanyak 400 aparatur sipil negara (ASN), menjelang sore memenuhi Gedung Pertemuan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Provinsi Gorontalo, 26 November 2019. Mereka berada di sana untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Acara itu sangat istimewa sebab mantan Gubernur Gorontalo yang sekarang menjadi Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad, hadir.

Selain Fadel, hadir pula anggota MPR dari Kelompok DPD, Abdurrahman Abubakar Bahmid, Bupati Gorut Indra Yasin, Kapolres Gorut AKBP Dicky Kesumah, dan Dandim Gorut Letkol Andrean.

Dalam acara yang terselenggara berkat kerja sama antara TP. PKK Gorut dengan MPR, Fadel di hadapan peserta menyampaikan tugas-tugas yang dilakukan oleh lembaganya. Dikatakan bahwa MPR sekarang dipimpin oleh 10 pimpinan.

"Semua merepresentasikan kekuatan partai politik yang lolos parlement threshold serta kelompok DPD," ujar Fadel, Selasa (26/11/2019).

Dijelaskannya, sepuluh pimpinan disepakati setelah UU MD3 direvisi. Saat ini disebut MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar kepada seluruh element masyarakat. 

Di Gorut dan Gorontalo, alumni ITB itu mengakui nilai-nilai Pancasila dipegang kuat oleh masyarakat meski daerah asal usulnya itu agama Islam juga begitu kuat dipegangnya.

"Pengalaman saya menjadi gubernur dua kali dan sebagai anggota DPR yang bolak balik ke sini, saya yakin nilai-nilai Pancasila dipegang erat masyarakat Gorontalo," tegasnya. Dengan demikian, daerah yang berada di antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah itu selama ini damai dan aman, jauh dari konflik.

Dalam kesempatan tersebut, Fadel sebagai pimpinan dan anggota MPR juga melakukan tugas serap aspirasi masyarakat. "Kita juga berbicara mengenai masalah pembangunan di Gorut terutama mengenai pertanian dan perikanan," ungkapnya.

Dari serapan aspirasi, lanjut Fadel, akan dibawa ke MPR, DPD, dan disalurkan ke teman-teman yang ada di DPR dimana ada 3 potensi yang ada di Gorut yang perlu mendapat dukungan. Pertama, pariwisata.

Menurut Fadel, Gorut berhadapan dengan Filiphina serta banyak pulau sehingga hal demikian sangat potensi untuk dikembangkan menjadi wisata bahari. Kedua, perlu membangun infrastruktur. Diungkapkan di daerah ini terkenal dengan berbagai pantainya yang indah dan Pelabuhan Anggrek, sehingga kedepan perlu ada hotel dengan arsitektur yang khas serta menarik wisatawan, selain tentunya akses jalan ikut mendukung.

"Kawasan ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menjadi proyek nasional", harapnya. Ketiga, di Gorut akan dibangun pusat kebudayaan yang terdiri dari berbagai budaya. "Semua aspirasi itu akan dibawa ke tingkat nasional," ujar pria yang juga seorang pengusaha ini.

Apa yang disampaikan oleh Fadel dibenarkan oleh Bahmid yang dalam kesempatan yang sama juga menjadi narasumber sosialisasi.

Bahmid mengatakan, Gorontalo berbatasan dengan dua provinsi yang mana Gorontalo memiliki potensi pariwisata yang potensial. Sektor pariwisata diakui lebih bagus dibanding dengan sektor tambang. Diungkapkan, sektor tambang lama lama akan habis dan dampaknya akan menimbulkan masalah lingkungan.

"Untuk memulihkan, memerlukan biaya yang sangat besar," ujar Bahmid, dan menjelaskan sektor pariwisata dengan biaya pengembangan yang tidak terlalu besar, dampaknya bisa menimbulkan keuntungan banyak pihak.

"Perekonomian akan tumbuh bila banyak wisatawan datang," ucapnya.

Diharapkan wisatawan asing yang tiba di Manado Sulawesi Utara bisa melanjutkan ke Gorontalo. Untuk itu dirinya mengingatkan agar para bupati dan walikota di provinsi itu tidak bekerja sendiri-sendiri.

Kepada peserta acara itu, Bahmid mengatakan tugas MPR adalah melakukan sosialisasi. "Ini penting karena kita khawatir Pancasila akan tergantikan," ungkapnya. Disebut pernah ada upaya penggantian Pancasila dengan dasar yang lain.

"Pernah ada pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan Pancasila. Pemberontakan PKI terjadi dua kali. Tahun 1948 dan 1965, juga pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu perlu terus diwaspadai. Adanya media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan paham yang tak sesuai dengan Pancasila," paparnya.

Untuk itulah Sosialisasi Empat Pilar diakui sangat penting. Meski demikian, diakui pula MPR tak bisa sendirian dalam melaksanakan tugas ini. "Selepas sosialisasi, ibu-ibu bisa menyampaikan kepada yang lain," harapnya. Bagi Bahmid kita perlu mempertahankan Pancasila, karena dasar negara ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.