Golkar Rugi Jika Sampai Pecah, Terutama Jelang Pilkada 2020

Harian Terbit/Safari
Golkar Rugi Jika Sampai Pecah, Terutama Jelang Pilkada 2020
Istimewa

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi menilai Partai Golkar justru rugi jika sampai mengalami perpecahan dalam musyawarah nasional (munas) yang digelar Desember mendatang.

"Golkar mesti berhati-hati dan belajar dari pengalaman masa lalu. Apalagi, Golkar akan menghadapi pilkada pada 2020 di 270 daerah," katanya, saat dihubungi Antara, di Jakarta, Selasa.

Reza menilai perpecahan akan sangat merugikan kepentingan politik Golkar ke depan, termasuk dalam menghadapi pilkada serentak 2020.

Menurut dia, dinamika yang terjadi sebenarnya lebih dikarenakan kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan di internal partai.

Artinya, kata dia, sebetulnya tidak ada pandangan secara prinsip di antara kubu yang berdinamika dalam kaitan aspek ideologis dan relasi Golkar dengan pemerintahan.

"Jadi, alasan-alasan untuk melakukan pembelahan di tubuh Golkar menjadi tidak cukup rasional dan tidak cukup menguntungkan," ujarnya.

Persoalannya akan menjadi berbeda, lanjut dia, jika satu kubu mendukung pemerintah, sementara kubu lain memilih beroposisi sehingga terjadi pertentangan ideologis.

"Tetapi, ini kan tidak dalam posisi diametral. Baik Airlangga maupun Bambang Soesatyo kan tidak dalam posisi pro atau tidak dengan pemerintah," katanya dilansir Antara.

Partai Golkar akan melaksanakan munas pada 4-6 Desember 2019 yang salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Setidaknya ada lima nama yang akan bersaing sebagai calon ketua umum, yakni Airlangga Hartarto sebagai petahana, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam dan Indra Bambang Utoyo, serta Agun Gunandjar Sudarsa.