Kembali Ramai Kontroversi Kepulangan Habib Rizieq

sammy
Kembali Ramai Kontroversi Kepulangan Habib Rizieq

Jakarta, HanTer - Rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) ke tanah air, hingga kini tak kunjung jelas. Berhembus kabar adanya kepentingan politik dibalik terhambatnya kepulangan HRS.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurut Fadli, ia sudah berulang kali bertemu HRS di kediamannya di Mekkah dalam kesempatan haji dan umrah.

Pada pertemuan tersebut, lanjut Fadli, HRS menceritakan dan menunjukkan bukti-bukti bahwa telah berulang kali bermaksud keluar dari Saudi Arabia bersama keluarga.

"Tiket telah dibeli bahkan pernah keluarganya telah keluar lewat imigrasi, tapi HRS tak bisa keluar. HRS menyampaikan niatnya waktu itu untuk menuntaskan program doktoralnya di Malaysia," kata Fadli di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Ia mencatat, pada September 2018, sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli menerima pengaduan resmi tim advokat GNPF. Dalam kesempatan tersebut, tim advokat GNPF menyampaikan bahwa pada Juli 2018 HRS dilarang keluar oleh petugas imigrasi Arab Saudi saat hendak ke Malaysia untuk mengurus disertasi S3.

"Padahal saat itu, HRS memiliki izin tinggal yg masih berlaku," jelasnya.

Herannya, Fadli menyebut, larangan itu belum juga dicabut hingga akhirnya visa HRS habis masa berlakunya (overstay). "Ada 'invisible hand' di balik kasus HRS yang menghambatnya keluar dari Saudi," imbuhnya.

Tak hanya iitu, anggota DPR ini membeberkan, pemerintah kemudian menyederhanakan polemik ini dengan mengatakan bahwa kendala kepulangan HRS berada di sisi pemerintah Arab Saudi.

"Seperti beberapa hari lalu juga diungkapkan Menkopolhukan Mahfud MD, berada di sisi pemerintah Arab Saudi dan HRS, bukan pada pemerintah Indonesia. Padahal, pihak Saudi tak berkepentingan terhadap HRS," tuturnya.

"Masalahnya, jika hambatan kepulangan HRS ada di sisi pemerintah Arab Saudi, bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk menangani masalah tersebut?. HRS bukan warga Saudi," tegas Fadli.

Ia sekaligus meminta agar pemerintah dapat melindungi HRS. "Negara harus hadir melindungi HRS dan memfasilitasi untuk bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat," kata Fadli.

Menurutnya, jangan sampai hak HRS sebagai WNI untuk memperoleh perlindungan negara diabaikan hanya karena perbedaan pilihan politik dengan pemerintah.

Dampak Politik

Disisi lain, terhalangnya kepulangan HRS digadang-gadang disebabkan adanya berbagai kepentingan oleh segelintir orang karena takut akan kehadiran sosok imam besar tersebut.

Pengamat Politik Tony Rosyid menyebut kepulangan HRS dari Arab Saudi tentu berdampak pada sisi politik Indonesia.

"Ketika Habib Rizieq pulang atau tidak, pasti akan diperhitungkan bagi penguasa bukan hanya Pak Jokowi saat ini melainkan siapapun itu," katanya di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Menurutnya, apalagi jika HRS pulang menjelang Reuni Akbar 212 pada 2 Desember tentu akan menimbulkan heroisme. Sehingga dipastikan massa yang hadir pada Reuni 212 itu akan membludak.

"Karena ada dua momentum, yaitu kepulangan Habib Rizieq, kemudian terkait dengan pasca tersangkanya Ahok sampai dua tahun penjara. Dua hal ini akan menjadi sebuah magnet bagi massa untuk hadir dan berbondong-bondong ke Reuni 212," jelasnya.

Ia berpendapat, kepulangan HRS bisa saja terjadi jika ada negosiasi diantara pihak HRS dengan otoritas pemerintah Indonesia.

Nasib Sendiri

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan jika Prabowo saat ini tidak bisa mengambil keputusan politik sendiri karena telah bergabung dengan pemerintah. 

Menurut Adi, bergabungnya Prabowo dan Partai Gerindra ke lingkaran Istana menunjukkan bahwa saat ini HRS harus memperjuangkan nasibnya seorang diri.

"Tapi ketika Gerindra, Prabowo sudah menjadi bagian pemerintah agak susah. Karena bagaimanapun Prabowo tidak bisa menentukan apapun. Karena posisinya sebagai Menhan rentan dicap conflict of interest," ungkapnya di Jakarta.