Harus Dibongkar dan Diusut Tuntas; Ganti Menteri Jika Terbukti Beri Mahar Kepada Partai Politik

Safari
Harus Dibongkar dan Diusut Tuntas; Ganti Menteri Jika Terbukti Beri Mahar Kepada Partai Politik
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Sejumlah pihak mendesak Presiden Joko Widodo dan aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengusut tuntas dugaan adanya permintaan mahar Rp500 miliar oleh partai politik kepada calon menteri yang duduk di Kabinet Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. 

“Masalah ini harus segera diungkap agar menteri yang benar-benar profesional dan berintegritas tidak ikut tercemar. Tegakkan hak prerogatif presiden secara konsisten dan konsekuen. Jangan sampai bekoar-koar bonus demografi, justru sumber daya manusia yang berkualitas disingkirkan,: kata  Ketua Relawan Pendukung Jokowi-Ma'ruf, Indro Tjahyono kepada Harian Terbit, Selasa (26/11/2019).

Menurut Indro, apa yang dilakukan parpol dalam mentransaksikan kursi menteri sangat menyakitkan relawan. Apalagi sekarang tiba-tiba Staf Khusus Presiden ditunjuk berdasarkan kriteria lulus dari universitas negara asing (Harvard).

Indro mengemukakan, relawan mengutuk dengan keras model transaksional dalam menentukan anggota kabinet pada periode pemerintahan Jokowi sebagai presiden. Karena dari awal kriteria kandidat yang ditetapkan Jokowi adalah profesional, berintegritas, dan mampu mengeksekusi program-programnya. 

“Saya pikir orang yang duduk di kursi menteri, pasti tidak berintegritas dan profesional, karena dia harus melakukan korupsi untuk memenuhi komitmen kepada sponsor,” paparnya.

Panggil Humprey

Sementara itu, Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, untuk membongkar praktik dugaan calon menteri diminta Rp500 miliar oleh oknum parpol mudah sekali. Pertama, panggil Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humprey Djemat selaku pihak yang melontarkan praktik dugaan suap tersebut ke publik. Tentu Humprey mempunyai data atau setidaknya pernah mendapat info terkait praktik tersebut.

Kedua, atas keterangan Humprey tersebut maka aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan berdasarkan data atau keterangan yang diberikan Humprey. Karena partai politik meminta uang kontribusi Rp500 miliar, bukan isapan jempol. Dalam dunia politik praktik jual beli jabatan bukan hal baru dan tabu.

Menurutnya, KPK atau lembaga penegak hukum lain harus menilai pernyataan Humprey sebagai sinyal serius karena disampaikan oleh Ketum PPP yang pasti tak sembarang bicara. Karena bila dibiarkan begitu saja bakal menjadi preseden buruk bagi publik karena seorang petinggi parpol bebas menyebarkan hoaks tanpa adanya proses hukum.

Memprihatinkan

Dihubungi terpisah, Direktur Center for Budget Analysist (CBA) Uchok Sky Khadafi juga mengaku sangat prihatin dengan isu calon menteri diminta Rp.500 miliar oleh oknum parpol. Jika benar isu tersebut maka bisa merusak kredibilitas jajaran kabinet Jokowi di mata internasional. Karena dengan kondisi tersebut maka sangat jelas, investor dari luar tidak akan mau memasuki modalnya ke Indonesia.

"Termasuk dalam hal ini Ahok yang menjadi Komisaris Utama Pertamina yang notabeme mantan napi. Maka investor akan masuki modal kepada negara yang pemerintahnya mempunyai integritas dan moral baik," paparnya.

Uchok menyarankan, agar kasus dugaan permintaan Rp500 miliar tersebut terbongkar maka KPK harus melakukan invesgasi. Apalagi nilai dugaan permintaan uang tersebut juga sangat bensar yakni Rp500 miliar. 

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, ada beberapa hal untuk membongkar dugaan permintaan Rp500 miliar untuk calon menteri. Pertama, Presiden Jokowi harus benar-benar menggunakan kewenangannya secara penuh merekrut, memgangkat dan memberhentikan seorang menteri.

Kedua, Presiden Jokowi tidak boleh tersandera dengan partai apalagi hanya karena takut dimakzulkan karena enggan membongkar kasus dugaan permintaan Rp500 miliar untuk calon menteri. Presiden Jokowi harusnya yakin dan percaya atas pilihan langsung rakyat. Oleh karena itu Presiden Jokowi harus menjelaskan kasus tersebut agar masyarakat tidak bertanya-tanya.

"Penegakan hukum menjadi perlu bila benar ada mahar maka menjadi praktek buruk merusak demokrasi," tandasnya.

#Menteri   #jokowi   #partai   #politik