Isu Menteri Diminta Rp500 Miliar, KPK Ajak Kawal Kabinet Jokowi

Safari
Isu Menteri Diminta Rp500 Miliar, KPK Ajak Kawal Kabinet Jokowi

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan kebenaran apa yang disampaikan Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat terkait dugaan calon menteri diminta menyetor Rp 500 miliar kepada sebuah partai politik agar bisa masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan, Senin (25/11/2019), jika seandainya isu yang disampaikan Humphrey benar, maka hal tersebut sangat bertolak belakang dengan visi misi Presiden Jokowi. 

“Saat kampanye Jokowi menyampaikan visi misi jika terpilih sebagai presiden yang di antaranya, Indonesia dapat menjadi negara yang makin produktif, berdaya saing, dan mampu mengikuti beragam perubahan,” kata Saut

Saut mengemukakan, pihaknya belum bisa memastikan kebenaran isu yang disampaikan Humphrey tersebut. "Bisa dibayangkan apabila itu benar tentu hitung dagang bisa terjadi, kepentingan melebar di luar visi presidennya dan seterusnya," jelasnya.

Dia  mengajak semua pihak bersama-sama mengawal kinerja Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan agar potensi terjadinya korupsi di Indonesia dicegah sehingga sejahtera. 

"Itu sebabnya perlu dipahami adalah kewajiban kita bersama untuk mengawal rombongan kabinet kali ini. Sekecil dan sebesar apapun kompetensi kita masing-masing agar negeri ini cepat sejahtera dan memiliki daya saing karena sesungguhnya korupsi melemahkan daya saing dan menunda kesejahteraan," tuturnya.

Tidak Ada

Terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di gedung Setkab, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019) juga menepis isu calon menteri diminta Rp500 miliar seperti yang disampaikan Humphrey Djemat. Karena proses rekrutmen untuk calon menteri dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Jokowi secara langsung. Jika ada calon menteri yang memberikan uang sebesar Rp500 miliar maka akan segera terlacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kalau pada hari ini ada isu seperti itu, yang pertama uang Rp 500 miliar bukan uang kecil. Sangat besar sekali. Bagaimana uang itu ada. Dan kalau ada gampang dilacak oleh PPATK. Sekarang ini uang di atas Rp 100 juta saja sudah sangat gampang dilacak, baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian," jelasnya.

Pramono menegaskan pemilihan menteri dilakukan langsung oleh Jokowi. Menurutnya, Jokowi sangat selektif dalam menentukan pembantunya di pemerintahan. 

Diketahui adanya dugaan calon menteri yang diminta Rp500 miliar untuk duduk di Kabinet Indonwsia Maju disampaikan Humphrey dalam diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung', di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019). 

Humphrey menyebut adanya seorang profesional yang diinginkan Jokowi untuk menjadi menteri. Kandidat dari profesional itu pun lalu dilirik oleh partai politik yang bersedia 'meng-endorse-nya'. Hal itu, kata dia, mengingat adanya kendala 'alokasi parpol'. Humphrey mengatakan endorsement tersebut tak cuma-cuma. Dia mengatakan sang calon menteri diminta berkontribusi sebesar Rp 500 miliar selama dia menjadi menteri Jokowi.

#Kabinet   #jokowi   #menteri   #partai   #politik   #kpk