Sidang Suap Proyek Pengadaan BHS, Saksi: Uang dari Mantan Dirut PT Inti Merupakan Cicilan Utang

Safari
Sidang Suap Proyek Pengadaan BHS, Saksi: Uang dari Mantan Dirut PT Inti Merupakan Cicilan Utang

Jakarta, HanTer - Mantan Direktur Keuangan Angkasa Pura (AP) II Andra Y Agussalam menyatakan, penerimaan uang dari Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Dharman Mappangara merupakan pembayaran utang. Hal tersebut dikatakan Andra dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) yang melibatkan dua perusahaan BUMN, PT Angkasa Pura (PT AP) dan PT INTI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/11/2019).

 

Andra dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Andi Taswin Nur, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II. Dalam kesaksiannya, Andra menyebut, tidak ada hubungannya terkait proyek semi baggage handling system (BHS) yang dikerjakan oleh PT INTI. Pinjam-meminjam dilakukan sebelum proyek semi baggage handling system berjalan. Proyek semi baggage handling system  antara PT AP 2 dan PT AP, penunjukan langsungnya pada bulan Januari 2019. Sedangkan kontrak antara PT APP dan PT Inti pada sekitar bulan Mei 2019.

 

Dalam persidangan, Andra menyebut Dharman memiliki utang hingga Rp 7,5 Miliar.  Yang pertama 5 miliar, utangnya tanggal 12 Juli 2018, kedua Rp 500 juta pada tanggal 30 Juli 2018,  ketiga 2 miliar pada tanggal 15 November 2018. Andra menegaskan pihaknya terus menagih utang ke Darman. Seminggu sebelum lebaran tahun 2019, Dharman bertemu dengan Andra membicarakan masalah utang. Namun bukan uang yang dibawa, malah Dharman mengenalkan Taswin.

 

Dalam pertemuan itulah, sambung Andra, ia pertama kali mengenal Taswin yang diperkenalkan oleh Dharman sebagai stafnya. Namun utang tidak kunjung dibayar. Andra menegaskan, hingga kini utang tersebut masih ditagihnya ke Dharman. Dia pun membantah adanya kode dalam pembayaran piutang tersebut. "Kalau saya lihat (kodenya itu) antara sopir (Endang) dengan pak Taswin," ucap Andra.

 

Oleh karena itu, Andra pun menegaskan penerimaan uang terhadapnya tidak berhubungan dengan proyek yang dikerjakan dengan PT INTI. Terkait komunikasi yang dibangun dengan Dharman, karena sudah mengenal lama. Menurutnya, uang sebesar 1 miliar yang disita KPK pada saat OTT pada tanggal 31 Juli 2019 adalah cicilan pembayaran utang  dari Dharman. Dan itu ada dokumen perjanjiannya, yang ikut disita oleh KPK,ketika rumahnya digeledah.

 

“Sampai sekarang mungkin masih ada sekitar 300 juta dari hutang pokoknya,” paparnya.

 

Proses penyerahan uang melalui Taswin yang berhubungan dengan Endang, yang menjadi sopir Andra. “Saya menyuruh Rndang, sopir saya untuk menerima langsung uang tersebut dari Taswin. Biasanya pak Dharman menginformasikan kepada saya atas pembayaran cicilan tersebut. Kemudian saya minta Endang, sopir saya untuk kontak Pak Taswin. Total sudah 11 kali pembayaran cicilan yang sudah dilakukan oleh Dharman untuk melunasi utang," paparnya.

 

Dalam proses penjajakan kerjasama antara PT AP 2 dan PT Inti, Andra memang diminta oleh Direktur Utama AP 2, Muhammad  Awaludin untuk membantu informasi dan komunikasi. “Hanya sebatas itu,sebagai direktur keuangan saya tidak punya kewenangan untuk menentukan proyek,” jelasnya.

 

Ia pun menampik tuduhan bahwa, dirinya ikut melakukan pengawalan terhadap kerjasama antara PT Inti dan PT APP. Bahkan dalam forum rapat direksi, pihaknya pernah meminta agar proyek kerjasama direscheduling, lantaran melihat dari web kondisi keuangan PT Inti sedang tidak sehat.

 

Dalam sidang tersebut, Andi Taswin Nur didakwa membantu Darman Mappangara menyuap Andra Y Agussalam agar PT INTI mendapatkan proyek pengadaan semi-baggage handling system (BHS). Uang yang diberikan secara bertahap berupa USD 71 ribu dan SGD 96.700.  Andi Nur Taswin merupakan orang kepercayaan Darman Mappangara.

 

Pemberian uang ditujukan untuk mengupayakan PT INTI menjadi pelaksana pekerjaan dalam pengadaan dan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS) di Kantor Cabang PT Angkasa Pura II antara PT Angkasa Pura Propertindo dan PT INTI.

Atas perbuatannya, Andi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

#Korupsi   #bumn   #kpk